Jaktara.com – Apakah Jakarta sudah benar benar siap menjadi rumah bagi generasi produktifnya sendiri?
Pertanyaan ini penting setelah hasil Survei Penduduk Antar Sensus atau Supas 2025 menunjukkan bahwa struktur penduduk Jakarta didominasi generasi muda, terutama generasi milenial.
Berdasarkan keterangan BPS DKI Jakarta terkait Supas 2025, jumlah penduduk Jakarta sekitar 10,72 juta jiwa. Generasi milenial menjadi kelompok terbesar dengan porsi sekitar 24,82 persen.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Jika digabung dengan generasi Z dan post generasi Z, kelompok muda mencapai sekitar 66,72 persen dari total penduduk Jakarta.
Ini berarti dua dari tiga warga Jakarta berada dalam spektrum usia muda dan produktif.
Rumus masalahnya sederhana, tetapi sangat menentukan masa depan kota.
Apakah infrastruktur, tata ruang, hunian, transportasi, dan ruang ekonomi Jakarta sudah mampu mendukung kebutuhan generasi produktif?
Jawabannya, belum sepenuhnya. Jakarta memang sudah memiliki MRT, LRT, TransJakarta, KRL, kawasan bisnis, pusat pendidikan, dan ekosistem digital yang berkembang.
Namun, kota ini masih menghadapi persoalan mendasar: biaya hidup tinggi, hunian mahal, waktu tempuh panjang, pekerjaan formal terbatas, dan ruang kreatif yang belum merata.
Jakarta hari ini seperti mesin besar dengan tenaga muda yang melimpah, tetapi pelumasnya belum cukup. Mesin itu bisa menghasilkan produktivitas tinggi jika komponennya bergerak selaras.
Namun jika satu bagian macet, misalnya hunian tidak terjangkau atau transportasi tidak efisien, maka energi besar itu berubah menjadi panas, kelelahan, dan pemborosan.
Bonus demografi pun tidak otomatis menjadi berkah. Ia bisa menjadi beban jika kota gagal menyediakan ekosistem yang mendukung produktivitas.
Dari sisi ekonomi, dominasi generasi muda adalah peluang besar. Milenial dan Gen Z merupakan kelompok yang aktif dalam konsumsi digital, ekonomi kreatif, usaha rintisan, jasa profesional, kuliner, logistik, teknologi, dan pekerjaan berbasis platform.
Mereka bukan hanya pencari kerja, tetapi juga pencipta tren, pasar, dan model bisnis baru.
Jika diarahkan dengan tepat, Jakarta dapat tumbuh sebagai pusat inovasi urban, bukan hanya pusat administrasi dan perdagangan.
Namun peluang ini menghadapi hambatan besar.
Pertama, persoalan hunian. Banyak pekerja muda tidak mampu tinggal dekat tempat kerja karena harga sewa dan properti terlalu mahal.
Akibatnya mereka tinggal semakin jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Pendapatan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan keterampilan, menabung, berinvestasi, atau membangun usaha, habis untuk biaya sewa dan transportasi.
Kota yang mahal dapat melemahkan kelas produktifnya sendiri.
Kedua, transportasi. Jakarta telah mengalami kemajuan, tetapi tantangannya bukan hanya menyediakan moda angkutan, melainkan memastikan mobilitas warga menjadi lebih murah, cepat, aman, dan terintegrasi.
Bagi generasi produktif, waktu tempuh adalah biaya ekonomi. Jika seseorang menghabiskan dua hingga tiga jam per hari di jalan, maka yang hilang bukan hanya waktu, tetapi juga energi, kesehatan mental, kesempatan belajar, dan produktivitas.
Ketiga, lapangan kerja dan ruang kreatif. Banyak anak muda Jakarta bekerja di sektor informal, ekonomi gig, usaha mikro, konten digital, desain, kuliner, dan jasa kreatif.
Namun kebijakan kota masih sering lebih cepat melayani investasi besar daripada membangun ruang tumbuh bagi pelaku muda.
Padahal ekonomi masa depan Jakarta dapat lahir dari coworking space terjangkau, inkubator bisnis tingkat kecamatan, pasar kreatif, studio komunitas, pelatihan digital, dan akses pembiayaan kecil yang mudah.
Oleh Karena itu, kebijakan Jakarta harus diarahkan untuk membuat kota ini tetap layak bagi generasi produktif. Pertama, pemerintah perlu mempercepat hunian terjangkau berbasis transit.
Kawasan dekat stasiun dan halte utama jangan hanya diisi apartemen mahal dan pusat komersial, tetapi juga rumah sewa terjangkau bagi pekerja muda.
Transportasinya publik, maka manfaat ruang kotanya juga harus publik.
Kedua, transportasi harus diperlakukan sebagai kebijakan produktivitas. Integrasi tarif, koneksi antarmoda, trotoar aman, jalur sepeda, dan ketepatan layanan perlu menjadi prioritas.
Kota yang baik bukan kota yang memaksa semua orang bergerak jauh, tetapi kota yang membuat pekerjaan, pendidikan, layanan publik, dan ruang sosial lebih dekat dengan warga.
Ketiga, Jakarta perlu memperbanyak ruang ekonomi untuk anak muda.
Aset pemerintah yang tidak produktif dapat diubah menjadi ruang kerja bersama, pusat pelatihan, ruang pamer UMKM, laboratorium digital, dan pusat komunitas kreatif.
Anak muda sering kali tidak membutuhkan bantuan besar. Mereka membutuhkan tempat, jaringan, internet cepat, mentor, legalitas sederhana, dan akses pasar.
Keempat, kebijakan ketenagakerjaan harus menyesuaikan perubahan zaman.
Pekerja lepas, pekerja platform, pelaku usaha kecil, dan kreator digital perlu mendapat perlindungan sosial dan akses peningkatan keterampilan.
Pelatihan vokasi harus terhubung dengan kebutuhan nyata ekonomi Jakarta, seperti teknologi informasi, desain, perawatan kesehatan, logistik, pariwisata urban, energi bersih, dan jasa profesional.
Intinya, dominasi milenial dan generasi muda di Jakarta adalah peluang historis.
Dengan penduduk sekitar 10,72 juta jiwa dan mayoritas berada pada kelompok muda, Jakarta memiliki modal besar untuk menjadi kota produktif, inovatif, dan kompetitif.
Akan Tetapi bonus demografi tidak akan bekerja otomatis. Tanpa hunian terjangkau, transportasi efisien, ruang kreatif, dan pekerjaan layak, energi muda itu dapat berubah menjadi frustrasi sosial.
Jakarta harus berhenti memandang generasi muda hanya sebagai angka statistik atau pasar konsumsi.
Mereka adalah penggerak ekonomi kota. Masa depan Jakarta tidak hanya ditentukan oleh gedung tinggi dan proyek besar, tetapi oleh kemampuan kota menjaga agar generasi produktifnya dapat tinggal, bekerja, berkarya, dan hidup layak.
Kota yang menang bukan yang paling megah, melainkan yang paling mampu membuat talenta mudanya tetap produktif dan berdaya.
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi dari Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta. Seluruh isi dari artikel ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi Jaktara.com.
Penulis : Achmad Nur Hidayat
