Jaktara – Pemerintah memperkenalkan kebijakan WFH setiap Jumat sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional. Narasinya terdengar rapi. Satu hari kerja dari rumah diyakini bisa menekan mobilitas, mengurangi konsumsi BBM, dan pada akhirnya menghasilkan penghematan besar.
Dalam konferensi pers 31 Maret 2026, pemerintah bahkan menyebut potensi penghematan langsung ke APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM dan penghematan belanja BBM masyarakat sebesar Rp59 triliun.
Kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan. Pada saat yang sama, pemerintah tetap meminta masyarakat produktif dan roda ekonomi berjalan sebagaimana biasa.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Tetapi di sinilah pertanyaan dasarnya harus diajukan. WFH Jumat ini sebenarnya dirancang untuk berhemat, atau tanpa sadar justru membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berlibur lebih panjang?
Pertanyaan ini penting karena kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baik dan angka proyeksi. Ia harus diuji pada satu hal yang paling menentukan, yaitu perilaku manusia.
Di atas kertas, logikanya sederhana. Kalau orang tidak pergi ke kantor pada hari Jumat, maka perjalanan berkurang, BBM berkurang, dan penghematan tercapai.
Namun dalam kehidupan nyata, manusia tidak bergerak mengikuti tabel asumsi. Ketika Jumat dijadikan hari kerja dari rumah, banyak orang justru bisa membacanya sebagai awal akhir pekan yang dimajukan.
Di sinilah kelemahan desain kebijakan ini. Jumat bukan hari biasa. Jumat menempel langsung dengan Sabtu dan Minggu. Secara sosial, psikologis, dan praktis, ia sangat mudah berubah fungsi dari hari kerja menjadi jembatan menuju libur panjang.
Orang bisa menyelesaikan pekerjaan seperlunya dari rumah, lalu sore atau malam langsung bergerak ke luar kota. Perjalanan rutin rumah ke kantor yang jaraknya pendek digantikan oleh perjalanan leisure yang jauh lebih panjang. Kalau itu yang terjadi, maka konsumsi BBM tidak benar benar turun. Ia hanya bergeser jalur.
Kita bisa memakai analogi sederhana. Bayangkan seseorang ingin menghemat pengeluaran listrik dengan mematikan lampu ruang tamu, tetapi pada saat yang sama ia menyalakan pendingin ruangan di seluruh rumah lebih lama dari biasanya.
Secara kasat mata ia merasa sedang berhemat, padahal tagihannya belum tentu turun. Kebijakan WFH Jumat berisiko bekerja dengan logika yang sama. Negara merasa sedang mengurangi mobilitas komuter, padahal yang muncul bisa jadi mobilitas rekreasi.
Karena itu, saya melihat masalah utamanya bukan semata pada gagasan WFH, melainkan pada cara pemerintah menghitung dampaknya.
Pemerintah terlalu cepat mengubah kebijakan administratif menjadi angka penghematan makro, seolah perpindahan satu hari kerja ke rumah otomatis sama dengan penurunan konsumsi energi nasional. Padahal belum tentu demikian.
Klaim Penghematan Rp59 Triliun yang Jauh di Atas Kertas
Klaim penghematan Rp59 triliun untuk masyarakat misalnya, sangat layak dipertanyakan. Sebab, kalau membaca dokumen resminya, penerapan WFH satu hari kerja setiap Jumat diberlakukan bagi ASN pusat dan daerah, sementara sektor swasta hanya disebut diatur melalui surat edaran.
Di saat yang sama, ada banyak sektor yang dikecualikan, seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, unit kedaruratan, kesiapsiagaan, dan berbagai sektor strategis lain yang tetap harus bekerja dari kantor atau lapangan.
Artinya, subjek kebijakan yang benar benar bisa menjalankan WFH efektif pada praktiknya terutama adalah ASN, dan itu pun tidak seluruhnya.
Kalau begitu, mari memakai hitungan yang masuk akal. Misalkan ada 5 juta ASN yang berpotensi terdampak. Anggap rata rata ongkos perjalanan pulang pergi yang bisa dihemat setiap Jumat sebesar Rp30 ribu. Karena WFH hanya berlaku satu kali seminggu, penghematan per orang hanya sekitar Rp120 ribu per bulan, atau Rp1,44 juta per tahun.
Kalau seluruh 5 juta ASN benar benar ikut penuh selama setahun, total penghematan perjalanan mereka sekitar Rp7,2 triliun. Itu sudah memakai asumsi yang sangat optimistis.
Sekarang turunkan sedikit ke situasi yang lebih realistis. Bila hanya 60 persen ASN yang benar benar bisa menjalankan WFH efektif karena sisanya bekerja di layanan publik, lapangan, atau fungsi yang dikecualikan, maka penghematannya tinggal sekitar Rp4,32 triliun per tahun.
Dari hitungan sederhana ini saja terlihat bahwa klaim penghematan belanja BBM masyarakat sebesar Rp59 triliun terasa sangat berlebihan bila motor utama kebijakannya pada praktiknya hanya ASN.
Belum lagi tidak semua ASN memakai kendaraan pribadi, tidak semua menggunakan BBM bersubsidi, dan tidak semua memiliki jarak tempuh yang besar. Jadi, angka penghematan itu tampak terlalu besar untuk basis kebijakan yang relatif sempit.
Berpotensi Ganggu Layanan Publik?
Masalah berikutnya yang nyaris tidak dibicarakan adalah biaya produktivitas. Kebijakan ini hanya menonjolkan potensi penghematan energi, tetapi tidak cukup jujur dalam menghitung apa yang bisa hilang dari sisi kualitas pelayanan publik.
Dokumen resmi memang menyebut sejumlah layanan publik tetap berjalan dari kantor atau lapangan. Namun siapa pun yang memahami birokrasi tahu, layanan publik tidak hanya bergantung pada petugas di loket.
Ada rantai kerja administratif di belakangnya. Ada verifikasi, ada paraf, ada persetujuan, ada sinkronisasi data, ada koordinasi lintas meja dan lintas unit.
Ketika sebagian rantai ini berpindah ke skema WFH, pelayanan fisik mungkin tetap buka, tetapi kecepatannya sangat mungkin menurun.
Coba ambil simulasi sederhana. Misalkan satu kantor pelayanan memproses 1.000 permohonan per hari. Katakan 70 persen dari proses itu bergantung pada dukungan back office dan koordinasi administratif.
Jika pada hari Jumat efektivitas kerja turun 10 persen saja karena koordinasi lebih lambat, respons tertunda, atau persetujuan tidak secepat ketika semua hadir fisik, maka kapasitas pelayanan turun sekitar 70 permohonan dalam satu hari.
Dalam setahun, dengan sekitar 52 Jumat kerja, ada sekitar 3.640 permohonan yang tertunda hanya di satu kantor. Kalau penurunan efektivitasnya 15 persen, backlog bisa menjadi 5.460 permohonan per tahun.
Bila dihitung secara tahunan, dampaknya juga tidak bisa dianggap kecil. Jika fungsi pendukung layanan menyumbang 70 persen proses administratif dan pada Jumat mengalami penurunan efektivitas 10 persen, sedangkan Jumat hanya satu dari lima hari kerja, maka penurunan output tahunan di rantai layanan itu kira kira 1,4 persen.
Di atas kertas angka itu tampak kecil. Tetapi dalam administrasi publik, 1,4 persen bisa berarti ribuan izin yang tertunda, ribuan dokumen yang melambat, dan biaya waktu yang meningkat bagi warga maupun pelaku usaha.
Di titik ini, negara berisiko salah hitung pada dua sisi sekaligus. Sisi pertama, penghematan energinya kemungkinan jauh lebih kecil dari yang diklaim karena basis efektifnya terutama ASN.
Sisi kedua, biaya produktivitasnya justru bisa menyebar ke layanan publik, perizinan, dan aktivitas ekonomi sehari hari. Kalau satu kebijakan menjanjikan penghematan besar tetapi pada saat yang sama melahirkan backlog pelayanan, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan pemindahan biaya.
Negara mungkin menghemat di satu pos, tetapi masyarakat membayar di pos lain berupa waktu tunggu, ketidakpastian, dan kualitas pelayanan yang menurun.
Inilah sebabnya kebijakan publik tidak boleh dibangun hanya dengan semangat penghematan administratif. Ia harus dirancang dengan memahami perilaku manusia.
Manusia tidak selalu mengikuti maksud pembuat kebijakan. Manusia membaca insentif. Ketika negara memberi WFH pada Jumat, yang terbaca oleh sebagian orang bukan hanya kesempatan bekerja lebih fleksibel, tetapi juga peluang memulai akhir pekan lebih cepat.
Di sini letak ironi kebijakan tersebut. Negara ingin hemat, tetapi desain harinya justru memberi sinyal sosial yang terlalu dekat dengan pelesiran.
Karena itu, kritik terhadap WFH Jumat bukan berarti menolak efisiensi, melainkan menuntut efisiensi yang lebih rasional.
Bila pemerintah sungguh ingin menjadikan WFH sebagai instrumen penghematan energi, maka hari pelaksanaannya semestinya dipertimbangkan ulang.
Menempatkannya di tengah pekan jauh lebih masuk akal karena tidak menciptakan insentif kuat untuk long weekend. Selasa atau Rabu, misalnya, lebih kecil risikonya berubah menjadi jembatan liburan dibanding Jumat.
Lebih penting lagi, evaluasi dua bulan yang dijanjikan pemerintah tidak boleh berhenti pada data administratif seperti berapa orang yang tidak hadir di kantor.
Evaluasi harus menjawab pertanyaan yang lebih substantif. Apakah total konsumsi BBM benar benar turun. Apakah lalu lintas antarkota pada Jumat justru meningkat.
Apakah kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Apakah produktivitas birokrasi turun. Dan apakah masyarakat benar benar bekerja dari rumah, atau hanya berpindah lebih cepat ke agenda akhir pekan.
Dokumen pemerintah memang menyebut evaluasi komprehensif akan dilakukan setelah dua bulan. Justru karena itu, ukuran evaluasinya harus tepat sejak awal.
Pada akhirnya, pertanyaan awal itu tetap relevan dan harus dijawab jujur.
WFH Jumat ini mau berhemat atau mau pelesiran? Jika desain kebijakan tidak diubah dan basis hitung penghematannya tidak diperjelas, maka jawabannya bisa sangat tidak nyaman bagi pemerintah.
Yang terjadi mungkin bukan efisiensi, melainkan ilusi penghematan. Kantor memang lebih sepi pada hari Jumat, tetapi jalan menuju tempat wisata justru lebih ramai.
Klaim penghematan membesar di atas dokumen, sementara produktivitas layanan publik diam diam melemah di lapangan.
Kebijakan publik yang baik tidak cukup pandai menghitung angka. Ia juga harus cermat membaca sifat manusia.
Kalau tidak, negara akan merasa sedang berhemat, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah memindahkan biaya dari pompa bensin ke antrean pelayanan, dari meja kantor ke jalan tol, dan dari narasi efisiensi ke praktik pelesiran.
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi dari Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta. Seluruh isi dari artikel ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi Jaktara.com.
Penulis : Achmad Nur Hidayat
