Gubernur Jabar Perusak Iklim Investasi

Senin, 5 Oktober 2026 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto/Dok Humas Pemprov Jabar).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto/Dok Humas Pemprov Jabar).

Jaktara.com – Indonesia dinilai layak sebagai negara tujuan investasi ketika tidak kurang dari investasi setara Rp360 triliun berebut masuk ke Indonesia. Kawasan yang menjadi sasaran lokasi data center ini antar lain adalah Batam, Jawa Barat, Madura dan Bali. Perkembangan ini merupakan peluang emas, yang tidak boleh terperosok ke lubang yang sama pada tahun 1980-an kehilangan peluang emas investasi semi conductor.

Minat dan semangat investor sudah cukup jauh, pemerintah juga sudah dan mesti bersiap diri karena jumlah investasi ini sedemikian besar. Peluang ini akan menolong ketertinggalan Indonesia dalam menarik investasi dibadingkan dengan negara-negara sekitarnya. Pemerintah sudah mematok target investasi data center AI senilai Rp360 triliun untuk masuk ke Indonesia.

Pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun ini menjadi pertimbangan investor karena setidaknya sudah ada 182 data center, yang berjalan di Indonesia. Iitu ebrarti Indonesia sudah layak menjalankan operasional teknologi canggih data center ini dimana mayoritas berada di Jakarta (94 unit) dan Batam (16 unit).

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Khusus di Batam, rencana investasi data center diperkirakan bernilai US$15-20 miliar, dengan target kapasitas nasional sekitar 1,3 gigawatt. Batam dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah 7 persen akan menjadi pusat pertumbuhan baru dengan pilar investasi data center ini.

Tetapi di Jawa Barat terjadi kisruh dimana pembangunan data center dihentikan sepihak oleh gubernur dengan berbagai alasan lingkungan hidup, pasokan air dan beragam alasan lainnya. Praktek kebijakan yang menyebabkan iklim investasi rusak seperti ini menjadi kendala besar bagi masa depan perekonomian, yang sekarang terhenti bertumbuh moderat 5 persen.

Indonesia membutuhkan investasi yang besar dan peluang emas yang sedang hangat adalah kepercayaan investor untuk investasi data center di Indonesia. Di Jawa Barat peluang tersebut terganjal, yang kemungkinan bisa merusak iklim investasi.

Kita bisa menjadi pandir seperti pelanduk terperosok daua kali di lobang yang sama. Persis seperti yang dilakukan gubernur Jawa Barat pada saat ini, pemerintah pada tahun 1980-an membuat blunder “mengusir” peluang emas investasi semi conductor karena anti otomatisasi dengan alasan menyingkirkan tenaga kerja manusia.

Bulnder kebijakan tahun1980-an tersebut terjadi ketika raksasa teknologi dunia seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto sempat mendirikan basis perakitan chip besar di Jakarta dan Bandung tetapi secara atidak langsung “diberangus” oleh pemerintah.

Pada pada tahun 1985, terjadi konflik kebijakan mengenai otomatisasi produksi, yang kemudian dimenangkan oleh aliran kuno ortodoks dengan membatasi otomatisasi dan memaksa penyerapan tenaga kerja manual kepada investor. Tentu saja kebijakan kuno seperti ini tidak cocok dengan ivestasi canggih mereka dan akhirnya hengkang ke Penang, Malaysia.

Sama seperti yang terjadi sekarang di Jawa Barat dimana investasi sudah dilaksanakan tetapi secara sepihak dihentikan. Ini merupakan pukulan telak terhadap investor menjadi palu mematikan bagi investasi karena tidak mendapatkan iklim berinvestasi yang nyaman dan pasti.

Indonesia paada tahun 1970-an dan awal 1980-an sudah memimpin industri semikonduktor di Asia Tenggara. Tetapi gara-gara kebijakan yang buruk maka posisinya tergeser oleh Malaysia. Praktek kebijakan masa lalu yang kurang tepat dan kekalahan dalam pemasaran investasi dengan negara tetangga menyebabkan peluang itu terbang. Kini, Malaysia menguasai sekitar 13% pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan chip di dunia.

Pemerintah harus dengan segera mengantisipasi ganjalan dari pemerintah daerah, yang merusak iklim investasi. Pada sisi program di lapangan mulai dulu dari pemerintah daerah yang ramah investasi. Batam bisa menjadi hub data center utama kawasan karena Singapura mulai membatasi pembangunan baru karena keterbatasan lahan dan energi.

Batam bisa mengambil peluang itu, didukung tiga faktor utama, dimana Indonesia merupakan pusat ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan 200 juta lebih pengguna internet. Investor raksana teknologi yang sudah ikut masuk telah mengumumkan investasi US$1,7 miliar untuk perluasan infrastruktur cloud dan AI di Indonesia, sementara AWS berkomitmen US$5 miliar.

Firmus bahkan membangun kampus data center di Batam dengan target 170.000 akselerator Al. Kapasitas data center nasional diproyeksikan melampaui 2.000 MW pada 2030, dengan permintaan tumbuh 16,8% per tahun menurut proyeksi Bank Dunia.

Catatan: Artikel ini merupakan pandangan dari Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina. Seluruh isi artikel tidak mencerminkan sikap redaksi Jaktara.com.

Berita Terkait

Memahami Perbedaan Garis Kemiskinan Versi Bank Dunia dan BPS
Fokus Efisiensi, Kepala BGN Nanik Siap Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis
Wamendagri Bima Arya: Desartada Jadi Pedoman Penataan Daerah
BEI Jatuhkan 845 Sanksi ke 494 Emiten, Pelanggaran Free Float Mendominasi
InJourney Airports Layani 4,41 Juta Penumpang Pesawat Selama Periode Lebaran
Prabowo Apresiasi Pemulihan Pascabanjir Aceh Tamiang yang Capai 100 Persen
Mirae Asset Sekuritas Peringatkan Risiko Volatilitas Pasar di Tengah Kenaikan Harga Minyak
Posko THR DKI Jakarta 2026 Resmi Dibuka, Simak Jadwal dan Cara Mengadu

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 14:24 WIB

Gubernur Jabar Perusak Iklim Investasi

Rabu, 2 September 2026 - 19:04 WIB

Memahami Perbedaan Garis Kemiskinan Versi Bank Dunia dan BPS

Senin, 8 Juni 2026 - 20:40 WIB

Fokus Efisiensi, Kepala BGN Nanik Siap Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:16 WIB

Wamendagri Bima Arya: Desartada Jadi Pedoman Penataan Daerah

Jumat, 24 April 2026 - 07:17 WIB

BEI Jatuhkan 845 Sanksi ke 494 Emiten, Pelanggaran Free Float Mendominasi

Berita Terbaru

Maman dalam Diskusi Media (DM FWUMKM) dengan tema Mengawal Momentum UMKM Naik Kelas di Tengah Rekor Penyaluran KUR di Smesco Startup Hub, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Nasional

Forum Wartawan UMKM Sukses Gelar Turnamen Billiar Antar Media

Senin, 12 Okt 2026 - 16:24 WIB

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto/Dok Humas Pemprov Jabar).

Uncategorized

Gubernur Jabar Perusak Iklim Investasi

Senin, 5 Okt 2026 - 14:24 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Diskusi dan Buka Puasa Bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Ekonomi & Bisnis

Siap-Siap! BSU Rp900 Ribu Kembali Dibagikan ke 13,3 juta Pekerja

Senin, 5 Okt 2026 - 11:00 WIB

news-1701

yakinjp

MAUJP

MAUJP

MAUJP

SATGASJITU

SLOT GACOR

SALAMJITU

SATGASJITU

SEMOGAJITU

SALAMJITU

Slot Gacor

MAUJP

Slot Gacor

SLOT GACOR

artikel 000000121

artikel 000000122

artikel 000000123

artikel 000000124

artikel 000000125

artikel 000000126

artikel 000000127

artikel 000000128

artikel 000000129

artikel 000000130

artikel 000000131

artikel 000000132

artikel 000000133

artikel 000000134

artikel 000000135

artikel 000000136

artikel 000000137

artikel 000000138

artikel 000000139

artikel 000000140

artikel 000000141

artikel 000000142

artikel 000000143

artikel 000000144

artikel 000000145

artikel 000000146

artikel 000000147

artikel 000000148

artikel 000000149

artikel 000000150

artikel 000000151

artikel 000000152

artikel 000000153

artikel 000000154

artikel 000000155

artikel 000000156

artikel 000000157

artikel 000000158

artikel 000000159

artikel 000000160

artikel 000000161

artikel 000000162

artikel 000000163

artikel 000000164

artikel 000000165

artikel 000000166

artikel 000000167

artikel 000000168

artikel 000000169

artikel 000000170

artikel 000000171

artikel 000000172

artikel 000000173

artikel 000000174

artikel 000000175

informasi terbaru kabupaten belu 00000056

informasi terbaru kabupaten belu 00000057

informasi terbaru kabupaten belu 00000058

informasi terbaru kabupaten belu 00000059

informasi terbaru kabupaten belu 00000060

informasi terbaru kabupaten belu 00000061

informasi terbaru kabupaten belu 00000062

informasi terbaru kabupaten belu 00000063

informasi terbaru kabupaten belu 00000064

informasi terbaru kabupaten belu 00000065

informasi terbaru kabupaten belu 00000066

informasi terbaru kabupaten belu 00000067

informasi terbaru kabupaten belu 00000068

informasi terbaru kabupaten belu 00000069

informasi terbaru kabupaten belu 00000070

informasi terbaru kabupaten belu 00000071

informasi terbaru kabupaten belu 00000072

informasi terbaru kabupaten belu 00000073

informasi terbaru kabupaten belu 00000074

informasi terbaru kabupaten belu 00000075

informasi terbaru kabupaten belu 00000076

informasi terbaru kabupaten belu 00000077

informasi terbaru kabupaten belu 00000078

informasi terbaru kabupaten belu 00000079

informasi terbaru kabupaten belu 00000080

informasi terbaru kabupaten belu 00000081

informasi terbaru kabupaten belu 00000082

informasi terbaru kabupaten belu 00000083

informasi terbaru kabupaten belu 00000084

informasi terbaru kabupaten belu 00000085

informasi terbaru kabupaten belu 00000086

informasi terbaru kabupaten belu 00000087

informasi terbaru kabupaten belu 00000088

informasi terbaru kabupaten belu 00000089

informasi terbaru kabupaten belu 00000090

informasi terbaru kabupaten belu 00000091

informasi terbaru kabupaten belu 00000092

informasi terbaru kabupaten belu 00000093

informasi terbaru kabupaten belu 00000094

informasi terbaru kabupaten belu 00000095

informasi terbaru kabupaten belu 00000096

informasi terbaru kabupaten belu 00000097

informasi terbaru kabupaten belu 00000098

informasi terbaru kabupaten belu 00000099

informasi terbaru kabupaten belu 00000100

informasi terbaru kabupaten belu 00000101

informasi terbaru kabupaten belu 00000102

informasi terbaru kabupaten belu 00000103

informasi terbaru kabupaten belu 00000104

informasi terbaru kabupaten belu 00000105

informasi terbaru kabupaten belu 00000106

informasi terbaru kabupaten belu 00000107

informasi terbaru kabupaten belu 00000108

informasi terbaru kabupaten belu 00000109

informasi terbaru kabupaten belu 00000110

informasi terbaru kabupaten belu 00000111

informasi terbaru kabupaten belu 00000112

informasi terbaru kabupaten belu 00000113

informasi terbaru kabupaten belu 00000114

informasi terbaru kabupaten belu 00000115

informasi terbaru kabupaten belu 00000116

informasi terbaru kabupaten belu 00000117

informasi terbaru kabupaten belu 00000118

informasi terbaru kabupaten belu 00000119

informasi terbaru kabupaten belu 00000120

informasi terbaru kabupaten belu 00000121

informasi terbaru kabupaten belu 00000122

informasi terbaru kabupaten belu 00000123

informasi terbaru kabupaten belu 00000124

informasi terbaru kabupaten belu 00000125

informasi terbaru kabupaten belu 00000126

informasi terbaru kabupaten belu 00000127

informasi terbaru kabupaten belu 00000128

informasi terbaru kabupaten belu 00000129

informasi terbaru kabupaten belu 00000130

article 48666670361

article 48666670362

article 48666670363

article 48666670364

article 48666670365

article 48666670366

article 48666670367

article 48666670368

article 48666670369

article 48666670370

article 48666670371

article 48666670372

article 48666670373

article 48666670374

article 48666670375

article 48666670376

article 48666670377

article 48666670378

article 48666670379

article 48666670380

article 48666670381

article 48666670382

article 48666670383

article 48666670384

article 48666670385

article 48666670386

article 48666670387

article 48666670388

article 48666670389

article 48666670390

article 48666670391

article 48666670392

article 48666670393

article 48666670394

article 48666670395

article 48666670396

article 48666670397

article 48666670398

article 48666670399

article 48666670400

article 48666670401

article 48666670402

article 48666670403

article 48666670404

article 48666670405

article 48666670406

article 48666670407

article 48666670408

article 48666670409

article 48666670410

article 58666670411

article 58666670412

article 58666670413

article 58666670414

article 58666670415

article 58666670416

article 58666670417

article 58666670418

article 58666670419

article 58666670420

article 58666670421

article 58666670422

article 58666670423

article 58666670424

article 58666670425

article 58666670426

article 58666670427

article 58666670428

article 58666670429

article 58666670430

article 58666670431

article 58666670432

article 58666670433

article 58666670434

article 58666670435

article 58666670436

article 58666670437

article 58666670438

article 58666670439

article 58666670440

article 58666670441

article 58666670442

article 58666670443

article 58666670444

article 58666670445

article 58666670446

article 58666670447

article 58666670448

article 58666670449

article 58666670450

article 58666670451

article 58666670452

article 58666670453

article 58666670454

article 58666670455

article 58666670456

article 58666670457

article 58666670458

article 58666670459

article 58666670460

article 58666670461

article 58666670462

article 58666670463

article 58666670464

article 58666670465

article 58666670466

article 58666670467

article 58666670468

article 58666670469

article 58666670470

article 58666670471

article 58666670472

article 58666670473

article 58666670474

article 58666670475

article 58666670476

article 58666670477

article 58666670478

article 58666670479

article 58666670480

article 58666670481

article 58666670482

article 58666670483

article 58666670484

article 58666670485

article 58666670486

article 58666670487

article 58666670488

article 58666670489

article 58666670490

article 58666670491

article 58666670492

article 58666670493

article 58666670494

article 58666670495

article 58666670496

article 58666670497

article 58666670498

article 58666670499

article 58666670500

article 58666670501

article 58666670502

article 58666670503

article 58666670504

article 58666670505

article 58666670506

article 58666670507

article 58666670508

article 58666670509

article 58666670510

news-1701