Jaktara – Mengapa setiap menjelang Lebaran rakyat justru merasa hidup semakin mahal, padahal pemerintah berkali kali mengumumkan diskon, bansos, dan pasar murah?
Pertanyaan ini bukan lagi keluhan musiman. Ia telah menjadi cermin dari satu masalah yang lebih dalam, yakni rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia ketika bertemu dengan kenaikan harga, ongkos mobilitas, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Lebaran seharusnya menjadi musim pulang kampung, musim berbagi, dan musim pemulihan batin.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Namun pada 2026, banyak keluarga justru memasukinya seperti memasuki lorong sempit yang gelap. Inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen, jauh di atas sasaran inflasi Bank Indonesia.
Pada saat yang sama, kurs JISDOR pada 10 Maret 2026 menyentuh Rp16.879 per dolar AS. Dua angka ini memberi pesan yang jelas. Harga hidup sedang menanjak, sementara bantalan ekonomi rumah tangga justru menipis.
Masalahnya bukan semata satu komoditas naik atau satu layanan mahal. Masalahnya adalah penumpukan tekanan yang datang bersamaan. Harga pangan naik, ongkos mudik tetap berat, THR terasa menyusut karena potongan pajak, bansos masih bocor, dan kelas menengah semakin bergantung pada utang jangka pendek.
Ini seperti sebuah rumah yang atapnya bocor di banyak titik sekaligus. Ember masih bisa diletakkan di satu dua sudut, tetapi ketika air menetes dari semua sisi, yang terjadi bukan penanggulangan, melainkan kepanikan.
Diskon yang Terdengar Besar, tetapi Terasa Kecil
Pemerintah memang mengumumkan diskon transportasi menjelang mudik. Tiket pesawat ekonomi domestik diberi potongan sekitar 17 sampai 18 persen untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang.
Di jalan tol, pemerintah juga menetapkan diskon 30 persen pada 29 ruas tol utama di Jawa dan Sumatera, tetapi hanya berlaku pada 15 sampai 16 Maret untuk arus mudik dan 26 sampai 27 Maret untuk arus balik.
Ruasnya luas, dari Jakarta Cikampek, MBZ, Cipularang, Padaleunyi, sampai Bakauheni Terbanggi Besar, Medan Kualanamu Tebing Tinggi, dan Sigli Banda Aceh Seksi 2 sampai 6.
Di atas kertas, kebijakan ini tampak progresif. Namun bagi rakyat, manfaatnya terasa terbatas. Diskon hadir, tetapi jendelanya sempit. Ia hanya menolong mereka yang memiliki fleksibilitas waktu, saldo cukup, informasi memadai, dan kesempatan membeli pada hari yang tepat.
Buruh pabrik, pegawai toko, pekerja harian, pengemudi, dan jutaan orang yang terikat jadwal kerja tidak selalu bisa memilih tanggal keberangkatan sesuka hati.
Akibatnya, diskon lebih sering menjadi kabar baik di podium daripada pengurang beban yang nyata di lapangan.
Oleh Karena itu, mudik 2026 terasa seperti tiket masuk ke nostalgia yang semakin mahal. Negara memang menurunkan sebagian ongkos, tetapi belum menyentuh total biaya perjalanan yang ditanggung keluarga.
Ongkos tol mungkin turun pada hari tertentu, tetapi biaya makan di perjalanan, bensin, angkutan lanjutan, dan harga kebutuhan di kampung tetap naik.
Diskon yang terlalu sempit akhirnya seperti payung kecil di tengah hujan lebat. Ia ada, tetapi tidak cukup melindungi.
Dapur Rumah Tangga Sedang Terjepit
Tekanan paling nyata justru terjadi di dapur. Fakta bahwa banyak pemerintah daerah harus menggelar gerakan pangan murah menjelang Lebaran 2026 adalah alarm yang sangat jelas.
Bila mekanisme pasar normal sudah cukup ramah, seharusnya intervensi semacam ini tidak perlu digelar begitu masif.
Di Batang, misalnya, pemerintah daerah kembali mengadakan Gerakan Pangan Murah pada 6 Maret 2026 untuk menekan inflasi menjelang Lebaran.
Selisih harga yang ditawarkan cukup besar. Cabai dijual lebih murah Rp3.000 sampai Rp10.000 per kilogram dibanding pasar, sementara telur ayam dijual Rp25.000 per kilogram saat harga pasar mencapai Rp31.000.
Itu baru satu daerah. Dalam bahan yang disampaikan, kita juga melihat tanda tanda tekanan harga di berbagai kota.
Di Kendari, harga pangan naik jelang Lebaran dan ayam tembus Rp70 ribu per ekor. Di Semarang, cabai rawit disebut tembus Rp70 ribu, dan laporan lain menunjukkan harganya bahkan sempat mencapai Rp90 ribu per kilogram menjelang Ramadan.
Bank Indonesia di Malang juga sampai mengingatkan pentingnya pemantauan stok cabai rawit menjelang Lebaran 2026. Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa tekanan pangan bukan kasus lokal, melainkan gejala yang meluas.
Ketika cabai, telur, ayam, dan bawang bergerak naik bersamaan, yang terpukul bukan hanya rumah tangga miskin. Warung makan, pedagang gorengan, penjual lauk, dan usaha kecil rumahan juga ikut terjepit.
Mereka tidak bisa begitu saja menaikkan harga tanpa kehilangan pembeli. Akibatnya margin mereka tertekan.
Di sinilah kita melihat beban ganda rakyat. Sebagai konsumen mereka harus membeli lebih mahal, sebagai pelaku ekonomi kecil mereka juga terpaksa menjual dalam ruang untung yang makin sempit.
Tekanan itu diperparah oleh pelemahan rupiah. Kurs yang mendekati Rp16.900 per dolar AS berarti biaya impor, logistik, bahan baku, pakan ternak, dan distribusi menghadapi tekanan tambahan. Efeknya memang tidak selalu meledak dalam satu hari, tetapi merembes ke banyak pengeluaran kecil.
Persis seperti rayap, kerusakannya tidak selalu langsung tampak, tetapi tiba tiba daya beli rumah tangga sudah rapuh dari dalam.
Bansos Bocor, THR Menyusut, Utang Menjadi Penyangga Semu
Dalam situasi seperti ini, bansos seharusnya menjadi bantalan utama. Namun masalah mendasar justru terletak pada ketepatan sasaran. Menteri Sosial menyebut sekitar 45 persen penerima bansos tidak tepat sasaran.
Bahkan ada estimasi nilai salah sasaran pada PKH dan sembako mencapai Rp14 triliun sampai Rp17 triliun.
Pemerintah memang mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk memperbaiki masalah ini, dan Kemensos menegaskan bahwa basis DTSEN membagi rumah tangga ke dalam desil kesejahteraan agar bantuan lebih presisi.
Tetapi selama kualitas data di lapangan masih tertinggal dari dinamika kemiskinan yang bergerak cepat, rakyat miskin tetap berisiko tercecer dari bantuan yang seharusnya melindungi mereka menjelang hari raya.
Di sisi lain, THR yang semestinya menjadi napas tambahan justru terasa menyusut di tangan pekerja. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa THR tetap menjadi objek PPh 21 dan perhitungannya mengikuti tarif efektif rata rata.
Secara administratif, pemerintah menegaskan tidak ada pajak baru. Namun persepsi publik berbeda karena pada bulan THR dibayarkan, potongan yang tampak pada slip gaji terasa lebih besar.
Dalam ekonomi rumah tangga, yang menentukan bukan sekadar bunyi aturan, melainkan berapa uang bersih yang benar benar bisa dibawa pulang untuk membeli kebutuhan Lebaran.
Ketika kebutuhan melonjak justru pada saat uang tambahan terasa terpotong, maka beban psikologis dan ekonomi itu tetap nyata.
Akumulasi tekanan ini menjelaskan satu gejala baru yang sangat mengkhawatirkan, yaitu pergeseran kelas menengah dari makan tabungan menjadi makan utang.
Data OJK menunjukkan outstanding pinjaman daring pada Januari 2026 mencapai Rp98,54 triliun, naik 25,52 persen secara tahunan. Rasio gagal bayar 90 hari atau TWP90 naik menjadi 4,38 persen, mendekati ambang 5 persen.
Bahkan perbankan juga menunjukkan kenaikan NPL gross menjadi 2,14 persen pada Januari 2026 dari 2,05 persen pada Desember 2025. Data ini menunjukkan bahwa bukan hanya kelompok bawah yang tertekan.
Kelas menengah pun mulai menopang gaya hidup, kewajiban sosial, dan konsumsi hari raya dengan struktur keuangan yang makin rapuh.
Inilah sebabnya saya melihat Lebaran 2026 sebagai momen ketika ilusi kestabilan kelas menengah mulai retak.
Mereka masih tampak belanja, masih tampak mudik, masih tampak berbagi. Namun di balik itu, makin banyak yang bertahan dengan paylater, pinjol, cicilan kartu kredit, atau tabungan yang tinggal sisa.
Di permukaan semuanya terlihat normal. Di bawahnya, pondasinya mulai keropos.
Apa yang Harus Dilakukan Negara
Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan di awal tidak bisa berhenti pada tambahan diskon atau operasi pasar sesaat.
Negara harus mengubah pendekatan dari penanganan musiman menjadi perlindungan daya beli yang lebih struktural.
Pertama, intervensi harga pangan tidak boleh berhenti pada pasar murah simbolik, tetapi harus diperkuat pada distribusi, stok, dan pengawasan rantai pasok komoditas pemicu inflasi.
Kedua, skema diskon transportasi mesti diperluas jangkauannya agar benar benar dirasakan kelompok pekerja yang tidak punya fleksibilitas waktu.
Ketiga, pembenahan bansos harus dipercepat dengan pemutakhiran data yang agresif hingga level desa, sebab kesalahan data di masa mahal seperti ini sama bahayanya dengan salah kebijakan.
Keempat, pemerintah perlu lebih peka terhadap beban kas rumah tangga, termasuk mengevaluasi komunikasi dan skema pemotongan THR agar tidak menambah tekanan di saat konsumsi musiman memuncak.
Lebih dari itu, pemerintah harus membaca bahwa persoalan utama menjelang Lebaran 2026 bukan sekadar inflasi, melainkan rasa aman ekonomi rakyat yang menurun.
Bahkan di sektor energi, ketika Pertamina perlu menegaskan bahwa stok BBM dan LPG aman dan masyarakat diminta tidak panic buying, itu menunjukkan bahwa kecemasan publik sudah ikut menjadi variabel ekonomi.
Ketika rasa cemas naik, perilaku belanja berubah, biaya sosial meningkat, dan kepercayaan terhadap kemampuan negara ikut menurun.
Pada akhirnya, Lebaran 2026 memperlihatkan satu kenyataan pahit. Rakyat tidak sedang menghadapi satu pukulan besar, melainkan banyak tusukan kecil yang datang bersamaan.
Itulah yang membuat hidup terasa lebih sesak. Bila negara terus menjawabnya dengan kebijakan yang sempit, tambal sulam, dan terlalu percaya pada angka formal, maka setiap Lebaran akan terus menjadi musim ketika rakyat diminta bersabar lebih keras daripada negara bekerja.
Dan bila itu terjadi, yang hilang bukan hanya daya beli, tetapi juga kepercayaan bahwa hari raya bisa benar benar menjadi hari kemenangan bagi semua.
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi dari Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta. Seluruh isi dari artikel ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi Jaktara.com.
Penulis : Achmad Nur Hidayat
