Jaktara.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) l, Perry Warjiyo, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (27/7/2026). Surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya.
Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai pengunduran diri Perry Warjiyo dari posisi Gubernur Bank Indonesia tidak lepas dari adanya tekanan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia mengatakan, tekanan tersebut datang dari berbagai kondisi yang dianggap krusial. Pertama nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan hebat hingga mendekati level Rp17.600 hingga Rp18.150 per dolar AS, yang memicu kekhawatiran luas terhadap stabilitas harga barang impor, beban utang luar negeri, dan daya beli masyarakat.
Situasi ekonomi semakin tertekan oleh faktor eksternal, termasuk dampak lanjutan dari konflik global dan perang AS-Iran yang mengganggu rantai pasok energi (jalur Selat Hormuz), mendorong lonjakan harga minyak dunia, serta memperkuat dominasi dolar AS secara global.
Sementara kebijakan suku bunga dan instrumen stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia seperti operasi moneter, lelang repo, hingga intervensi pasar, mendapat sorotan tajam dan kritik dari parlemen (Komisi XI DPR RI) karena dinilai belum cukup cepat atau optimal dalam meredam gejolak pelemahan rupiah di pasar keuangan.
“Tekanan politik dari DPR menuntut adanya langkah pertanggungjawaban moral dari pimpinan tertinggi bank sentral atas berlanjutnya ketidakpastian makroekonomi domestik,” kata Rahma, dalam pernyataannya, Senin (27/7/2026).
Secara institusional, lanjut Rahma, Undang-Undang Bank Indonesia telah dirancang untuk menjamin independensi bank sentral agar terhindar dari intervensi politik praktis dalam merumuskan kebijakan moneter.
Kendati demikian, dinamika relasi antara otoritas moneter dan lembaga legislatif atau eksekutif kerap diwarnai ketegangan, terutama ketika kondisi makroekonomi seperti gejolak nilai tukar rupiah dan tekanan inflasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan memicu kritik tajam dari partai politik di DPR.
Padahal sejatinya kerja keras Bank Indonesia selaku Bank Sentral sudah maksimal dan all-out, karena mamang dinamika eksternal shock yang tidak dapat kita hindari, serta tidak didukung oleh kebijakan otoritas fiskal yang linier dengan goal target Bank Indonesia. Ini akibat Pemerintah sendiri yang tidak mau mengendalikan diri dalam pengelolaan fiskal dalam kondisi ekonomi global yang suram.
“Ibarat Rumah Tangga, jika ada tekanan dari luar ya harus ati-ati supaya keuangan dalam Rumah tangga aman. Apalagi negara yang mengurus 287 juta jiwa, cara pengelolaan fiskal yang serampangan, akhirnya cawe-cawe pada Institusi yang seharusnya independent ini yang merusak tatanan dalam pengelolaan negara,” kata Rahma.
