Jaktara – Jika ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, mengapa rasa optimisme publik tidak otomatis menguat?
Pertanyaan ini penting karena pertumbuhan bukan sekadar angka tahunan. Ia adalah pengalaman sehari hari: apakah harga kebutuhan pokok terasa lebih ringan, apakah peluang kerja bertambah, apakah usaha kecil lebih mudah bernapas, dan apakah kelas menengah merasa masa depan lebih pasti.
BPS melaporkan ekonomi Indonesia 2025 tumbuh 5,11 persen (year on year).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Nilai PDB atas harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan atas harga konstan Rp13.580,5 triliun. Pada kuartal IV 2025, pertumbuhan tercatat 5,39 persen (yoy).
Angka ini memberi pesan ganda. Di satu sisi, Indonesia tetap bergerak, tidak sedang jatuh.
Di sisi lain, capaian itu belum sejalan dengan ekspektasi lompatan yang dijanjikan, terutama narasi pertumbuhan lebih tinggi yang sering disampaikan sebagai tanda “mesin baru” ekonomi.
Di titik ini, muncul pertanyaan lanjutan yang lebih tajam: padahal anggaran pemerintahan Prabowo disebut sudah mandiri, ruang fiskal terasa ada, energi politik besar, lalu apa yang kurang?
Mandiri Anggaran Tidak Otomatis Mandiri Pertumbuhan
Saya melihat ada dua masalah pokok yang sering luput dalam perdebatan publik.
Pertama, konflik kepentingan yang membuat belanja negara dan kebijakan ekonomi tidak selalu bergerak ke arah yang paling produktif bagi pertumbuhan.
Kedua, prioritas yang belum menempatkan daya beli dan penciptaan lapangan kerja sebagai poros utama.
Akibatnya, program besar bisa ramai di awal, tetapi daya ungkitnya ke ekonomi riil, terutama ke kelas pekerja dan UMKM, tidak cukup kuat.
Untuk mempermudah, bayangkan ekonomi seperti mesin mobil.
Anggaran yang mandiri itu seperti tangki bahan bakar yang penuh. Namun mobil tidak akan melaju kencang bila injektornya kotor, bannya kurang angin, dan pengemudinya lebih sibuk memilih jalur yang menguntungkan kelompok tertentu daripada memilih jalur yang paling cepat membawa penumpang sampai tujuan.
Tangki penuh itu penting, tetapi bukan satu satunya penentu.
Menyiram Tanaman, Bukan Mengecat Pot
Ada kebijakan yang tampak “besar” karena mudah terlihat, tetapi efeknya lebih banyak di permukaan.
Ini seperti mengecat pot agar terlihat baru, padahal yang dibutuhkan tanaman adalah air, sinar, dan nutrisi.
Dalam konteks ekonomi, “air dan nutrisi” itu adalah daya beli yang terjaga, pekerjaan yang bertambah, dan iklim usaha yang membuat sektor produktif berani ekspansi.
Ketika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama ekonomi Indonesia ikut tertahan.
Ketika lapangan kerja tidak tumbuh cukup cepat, pendapatan stagnan, kelas menengah menahan belanja, dan UMKM kehilangan pelanggan. Rantai ini membuat pertumbuhan berjalan, tetapi tidak meledak.
Mengapa Konflik Kepentingan Membuat Pertumbuhan Kehilangan Tenaga?
Konflik kepentingan tidak selalu hadir dalam bentuk skandal besar.
Ia sering hadir sebagai desain kebijakan yang “halus”, tetapi menimbulkan pemborosan dan salah arah.
Misalnya, belanja yang seharusnya memperluas kapasitas produksi dan menyerap tenaga kerja, justru tersedot ke pos pos yang lebih mudah dikapitalisasi oleh segelintir pihak melalui rente, pengadaan yang tidak efisien, atau proyek yang padat modal namun minim serapan kerja.
Di sinilah masalahnya. Pertumbuhan tinggi membutuhkan produktivitas yang naik dan partisipasi kerja yang luas.
Jika kebijakan dan anggaran terlalu sering memilih jalur yang menguntungkan jaringan tertentu, bukan jalur yang memperkuat basis produksi nasional, maka ekonomi kehilangan “multiplier” yang besar.
Uang berputar di lingkaran sempit, tidak menyebar menjadi pendapatan jutaan rumah tangga.
Ketika BPS mencatat PDB nominal Rp23.821,1 triliun, yang kita cari bukan hanya besarnya angka, melainkan seberapa luas angka itu terdistribusi menjadi upah, omzet, dan keuntungan yang mendorong ekspansi bisnis.
Tanpa pemerataan kesempatan ekonomi lewat pekerjaan dan usaha produktif, pertumbuhan 5,11 persen terasa “jauh” dari dapur rakyat.
Daya Beli dan Kerja: Dua Pedal yang Belum Ditekan Bersamaan
Pertumbuhan yang tinggi biasanya lahir saat dua pedal ditekan bersamaan: konsumsi menguat dan investasi produktif bergerak.
Di Indonesia, konsumsi sangat bergantung pada pendapatan pekerja, stabilitas harga pangan, dan kepercayaan kelas menengah.
Jika kebijakan lebih banyak menonjolkan program yang populer, tetapi tidak menurunkan beban biaya hidup secara nyata atau tidak memperbanyak pekerjaan formal, maka konsumsi tidak akan punya tenaga ekstra.
Penciptaan lapangan kerja juga sering terhambat oleh kenyataan sederhana: banyak program besar tidak otomatis membuka kesempatan kerja masif.
Kita butuh sektor yang padat karya, rantai pasok yang menyerap UMKM, serta kepastian usaha bagi industri yang mau membangun pabrik dan menyerap tenaga kerja.
Di tengah situasi ini, wajar bila publik bertanya, mengapa janji akselerasi terasa lambat.
Karena mesin utamanya, yakni daya beli dan pekerjaan, belum dijadikan indikator keberhasilan nomor satu dalam desain kebijakan harian.
MBG dan Ilusi Daya Ungkit: Ramai, Tetapi Tidak Mengganda
Program MBG sering dipromosikan sebagai intervensi sosial yang besar.
Saya tidak meremehkan tujuan perbaikan gizi. Namun bila ukurannya adalah pertumbuhan tinggi, kita harus jujur melihat keterbatasan spillover MBG.
Pertama, belanja MBG berisiko memiliki efek putaran uang yang terbatas jika rantai pasoknya tidak bertumpu pada produksi lokal yang luas.
Jika pengadaan bahan pangan, distribusi, dan penyedia jasa lebih terkonsentrasi pada pemain besar, maka UMKM dan petani kecil hanya mendapat remah, bukan gelombang permintaan yang benar benar menaikkan pendapatan.
Kedua, MBG cenderung menjadi belanja rutin yang efek ekonominya cepat habis, kecuali dipasangkan dengan strategi produksi pangan, logistik dingin, dan kemitraan UMKM yang rapi.
Tanpa itu, MBG lebih mirip konsumsi pemerintah yang menenangkan gejala, bukan investasi sosial ekonomi yang mengangkat kapasitas produksi.
Di sini letak salah kaprah yang sering terjadi: program yang terlihat besar dianggap otomatis menciptakan pertumbuhan besar.
Padahal pertumbuhan tinggi memerlukan belanja yang memperluas kapasitas, menciptakan pekerjaan, dan memicu investasi swasta. Program sosial bisa membantu stabilitas, tetapi tidak selalu menjadi mesin akselerasi, kecuali dirancang sebagai pengungkit produktivitas.
Apa yang Kurang: Arah Kebijakan Harus Diputar ke Ekonomi Riil
Jika pertanyaannya “apa yang kurang”, maka jawabannya adalah keberanian menempatkan ekonomi riil sebagai panglima, bukan sekadar program yang mudah dijual secara politik.
Pertama, disiplin antikonflik kepentingan harus menjadi kebijakan pertumbuhan.
Ini bukan isu moral semata, ini isu produktivitas. Setiap rupiah yang bocor, salah sasaran, atau terkonsentrasi pada rente, adalah rupiah yang tidak berubah menjadi upah pekerja dan pesanan untuk UMKM.
Kedua, daya beli harus diperlakukan sebagai proyek nasional. Stabilitas harga pangan, efisiensi distribusi, dan kebijakan yang menahan biaya hidup adalah “stimulus” paling merata.
Saat daya beli naik, UMKM langsung merasakan. Saat UMKM bergerak, rekrutmen informal dan formal ikut naik.
Ketiga, strategi penciptaan kerja harus lebih eksplisit. Indonesia membutuhkan gelombang investasi yang menyerap tenaga kerja, bukan hanya investasi padat modal.
Itu artinya kemudahan usaha harus ditautkan dengan insentif yang jelas bagi perusahaan yang menyerap pekerja, memakai pemasok lokal, dan membangun rantai nilai di dalam negeri.
Keempat, program seperti MBG bila tetap dijalankan, harus diputar menjadi penggerak produksi lokal.
Ukurannya bukan berapa porsi dibagikan, melainkan berapa banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM pangan yang naik kelas karena permintaan yang stabil, kontrak yang adil, dan akses pembiayaan yang membaik.
Pertumbuhan Harus Terasa, Bukan Sekadar Terbaca
Data BPS tentang pertumbuhan 5,11 persen pada 2025 dan 5,39 persen pada kuartal IV menunjukkan fondasi ekonomi masih bekerja.
Namun janji pertumbuhan yang lebih tinggi menuntut hal yang lebih keras: memotong konflik kepentingan yang menghambat efisiensi, lalu menempatkan daya beli dan lapangan kerja sebagai pusat desain anggaran serta kebijakan.
Mandiri anggaran adalah modal. Tetapi modal tanpa arah hanya menjadi angka.
Kalau pemerintah ingin pertumbuhan yang bukan hanya stabil, melainkan melompat, ukur keberhasilan tiap kebijakan dengan pertanyaan sederhana: apakah ini menambah pekerjaan, menaikkan pendapatan, dan memperluas kesempatan usaha.
Jika jawabannya tidak tegas “ya”, maka program itu mungkin populer, tetapi tidak akan membawa Indonesia ke pertumbuhan yang dijanjikan.
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi dari Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta. Seluruh isi dari artikel ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi Jaktara.com.
Penulis : Achmad Nur Hidayat
