Jaktara.com – Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan terus meningkat. Hal ini tercermin dari indeks literasi keuangan nasional tercatat mencapai 69,57%, naik dari 66,64% pada SNLIK 2025.
Peningkatan juga terjadi pada indeks inklusi keuangan. Pada 2026, indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%, meningkat dibandingkan 92,74% pada tahun sebelumnya.
Meski secara nasional mengalami peningkatan, hasil survei menunjukkan masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan berdasarkan wilayah tempat tinggal.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat di wilayah perkotaan memiliki indeks literasi keuangan sebesar 72,54% dan inklusi keuangan 95,47%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan, yang masing-masing mencatat indeks literasi sebesar 64,42% dan inklusi sebesar 90,39%.
Dengan demikian, selisih literasi keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan mencapai 8,12 poin persentase. Sementara kesenjangan inklusi keuangan mencapai 5,08 poin persentase.
Jika dilihat berdasarkan usia, masyarakat pada kelompok usia produktif mencatat tingkat literasi dan inklusi keuangan yang relatif lebih tinggi.
Indeks literasi keuangan kelompok usia 15–17 tahun tercatat 56,04%, kemudian meningkat menjadi 73,32% pada kelompok 18–25 tahun. Angka tersebut mencapai 78,70% pada kelompok usia 26–35 tahun, sebelum turun menjadi 73,81% pada kelompok 36–50 tahun dan 60,01% pada kelompok 51–79 tahun.
Pola serupa terlihat pada indeks inklusi keuangan. Kelompok usia 15–17 tahun mencatat indeks sebesar 89,13%, kemudian 95,69% untuk usia 18–25 tahun dan mencapai 96,27% pada kelompok usia 26–35 tahun.
Selanjutnya, indeks inklusi keuangan kelompok usia 36–50 tahun mencapai 94,76%, sedangkan kelompok usia 51–79 tahun sebesar 90,51%.
Pendidikan Jadi Faktor Penting
Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang berkaitan erat dengan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangan.
Masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah, maupun tidak tamat SD/sederajat, memiliki indeks literasi keuangan sebesar 45,23%. Angka itu meningkat menjadi 59,67% pada lulusan SD/sederajat, 67,72% pada lulusan SMP/sederajat, dan 79,17% pada lulusan SMA/sederajat.
Sementara itu, masyarakat yang menamatkan perguruan tinggi memiliki indeks literasi keuangan paling tinggi, yakni 93,46%.
Pola yang sama terlihat pada inklusi keuangan. Indeks inklusi kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah maupun tidak tamat SD/sederajat tercatat 85,80%. Angka tersebut meningkat menjadi 89,85% pada lulusan SD, 93,42% pada lulusan SMP, 97,36% pada lulusan SMA, hingga mencapai 99,49% pada lulusan perguruan tinggi.
Berdasarkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, kelompok pensiunan/purnawirawan mencatat indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 85,15%. Posisi berikutnya ditempati kelompok pegawai/profesional sebesar 85,12% dan pengusaha/wiraswasta sebesar 76,51%.
Sebaliknya, tingkat literasi terendah ditemukan pada kelompok tidak atau belum bekerja sebesar 53,89%, petani/peternak/pekebun/nelayan sebesar 59,75%, serta pelajar/mahasiswa sebesar 62,72%.
Dari sisi inklusi, pensiunan/purnawirawan kembali mencatat angka tertinggi sebesar 99,54%, disusul pegawai/profesional sebesar 98,89% dan pengusaha/wiraswasta sebesar 96,03%.
Sementara itu, kelompok petani/peternak/pekebun/nelayan memiliki indeks inklusi terendah sebesar 87,82%, diikuti kelompok tidak atau belum bekerja sebesar 89,59% dan pelajar/mahasiswa sebesar 92,76%.
Makarta Memimpin Literasi dan Inklusi
Kesenjangan juga terlihat antarprovinsi. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 84,01%. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Selatan sebesar 79,69% dan Bali sebesar 78,77%.
Dari sisi inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di posisi teratas dengan indeks mencapai 99,74%. Selanjutnya, DI Yogyakarta mencatat 98,74% dan Kepulauan Riau sebesar 98,43%.
Di sisi lain, sejumlah provinsi masih mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan di bawah rata-rata nasional, terutama beberapa provinsi di kawasan Indonesia bagian timur.
Berdasarkan jenis lembaga jasa keuangan, perbankan dan Penyelenggara Program Jaminan Sosial menjadi sektor dengan indeks literasi dan inklusi keuangan yang tinggi.
Indeks literasi keuangan terhadap perbankan tercatat 66,46%, sedangkan Penyelenggara Program Jaminan Sosial sebesar 65,13%.
Dari sisi inklusi, indeks perbankan mencapai 70,64%, sementara Penyelenggara Program Jaminan Sosial mencapai 77,13%.
Sementara berdasarkan jenis layanan konvensional dan syariah, terdapat kesenjangan yang cukup besar.
Indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57%, sedangkan inklusinya sebesar 93,53%. Adapun indeks literasi keuangan syariah tercatat 43,07%, dengan indeks inklusi jauh lebih rendah, yakni 13,24%.
