Jaktara.com – Pemerintah menaruh perhatian penuh atas terjadinya pemadaman bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) di sejumlah daerah dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meminta PLN segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ucap Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6) kemarin.
Bahlil menegaskan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal. Menurut dia, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk didalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk mendorong langkah-langkah yang lebih cepat dan terukur demi memastikan sistem kelistrikan kembali normal.
“Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealaisasikannya,” ujarnya.
Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit. Ia menegaskan, secara umum kebutuhan batu bara untuk PLN telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.
“Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Dimananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirijen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” terang Bahlil.
Pemerintah tegaskan agar PLN segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional. Dengan begitu, layanan listrik kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal, andal, dan memberikan rasa nyaman bagi pelanggan di berbagai daerah.
