Jaktara.com – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendukung langkah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, menurutnya, pembenahan tidak boleh berhenti pada aspek administrasi dan pengawasan semata. BGN juga perlu menata rantai pasok (supply chain) program agar manfaat ekonomi MBG benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.
“Data yang pernah disampaikan KPK menunjukkan hanya sekitar 5 persen dana MBG yang dinikmati masyarakat lokal. Ini harus menjadi perhatian serius. Program sebesar ini semestinya mampu menggerakkan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM di daerah,” kata Edy.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Program tersebut juga harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan produsen pangan setempat.
Karena itu, ia menilai penataan rantai pasok bahan baku harus menjadi salah satu agenda utama kepemimpinan baru BGN.
Langkah tersebut penting agar kebutuhan pangan SPPG dapat dipenuhi dari potensi daerah dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pemasok besar.
“Jangan sampai program yang sangat besar ini justru tidak memberi dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat lokal. Rantai pasok harus ditata agar petani, nelayan, peternak, dan UMKM menjadi bagian dari ekosistem MBG,” ujarnya.
Selain pembenahan rantai pasok, Edy juga mendukung langkah BGN yang memprioritaskan peningkatan kualitas SPPG. Sejak awal, Komisi IX DPR RI telah mengingatkan bahwa setiap SPPG harus memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan sebelum beroperasi.
“Komisi IX sejak awal menegaskan bahwa sebelum beroperasi, SPPG harus memenuhi standar penjamah makanan, memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta melalui verifikasi dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Kualitas tidak boleh ditawar,” tegasnya.
Legiselator Dapil Jawa Tengah III itu menambahkan, SPPG yang telah memperoleh izin operasional tetapi belum memenuhi seluruh persyaratan harus segera diperbaiki agar pelayanan kepada penerima manfaat tetap terjamin.
Edy juga mengingatkan bahwa tujuan utama MBG adalah mengatasi persoalan malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan besar Indonesia.
Karena itu, program harus semakin diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan anak usia dini pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
“Generasi emas Indonesia ditentukan sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Karena itu wilayah-wilayah dengan angka stunting dan malnutrisi tinggi, terutama di daerah 3T, harus menjadi prioritas layanan MBG. Selama ini masih ada kantong-kantong stunting yang belum memperoleh layanan secara optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edy menilai penataan supply chain MBG tidak mungkin dilakukan oleh BGN sendiri. Keterlibatan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, koperasi, serta pelaku usaha lokal menjadi faktor penentu keberhasilan program.
“BGN harus terus melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menata rantai pasok nasional bukan pekerjaan yang mudah dan tidak mungkin dilakukan secara sentralistik. Kolaborasi menjadi kunci agar program ini berhasil meningkatkan kualitas gizi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Menurut Edy, momentum kepemimpinan baru BGN harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas SPPG, penajaman sasaran penanganan stunting, hingga penataan rantai pasok yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal.
“Ke depan, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya jumlah porsi yang dibagikan. Yang lebih penting adalah kualitas layanan terjaga, stunting berkurang, dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah,” ucapnya.
