Jaktara – Kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dalam kurun waktu hampir satu tahun terakhir tergolong sangat tinggi. Hal itu diketahui dari hasil survei lembaga survei Indikator yang dilakukan dalam kurun waktu 30 Januari 2026 hingga 8 Februari 2026.
Pendiri dan Peneliti Indikator Prof. Burhanudin Muhtadi menyebutkan kepuasan atas kinerja KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, sebagai Gubernur Jawa Barat mencapai 95.5 persen atau sangat tinggi. Jika dibanding dengan temuan pada Mei tahun lalu, tingkat kepuasan masyarakat relatif stabil bahkan cenderung meningkat.
Adapun, jumlah sampel dalam survei tersebut mencapai 800 responden yang tersebar di desa-desa di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Ini menandakan bahwa gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusias yang sangat tinggi dari warga Jawa Barat, tapi evaluasi atas pelaksanaannya juga mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi selama hampir satu tahun masa jabatannya,” ujarnya dikutip Minggu (22/2/2026).
Hanya sebagian kecil kelompok warga yang kepuasannya kurang dari 90 persen, itu pun tidak kurang dari 80 persen di tiap segmen demografi dan wilayah Jawa Barat.
Masyarakat yang menjadi sampel dalam survei ini puas dengan program kerja KDM, salah satunya penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan di Jawa Barat. Program tersebut memberikan insentif bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat, sekaligus menambah jumlah wajib pajak baru sebanyak 1,4 juta.
Hal ini tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang sangat masif, termasuk sosialisasi terkait peruntukan uang pajak kendaraan yang dikumpulkan sebagai bentuk transparansi kepada warga. Dengan demikian, kepercayaan dan dukungan publik sangat tinggi.
Begitu juga dengan program-program kerja lainnya yang dinilai memuaskan oleh masyarakat. Contohnya, larangan sekolah mengadakan study tour, jam malam bagi siswa sekolah, dan mengirim siswa bermasalah ke barak militer.
Program dalam bidang infrastruktur juga memuaskan bagi masyarakat Jawa Barat, seperti pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum, dan pemasangan listrik gratis.
Termasuk program lingkungan, seperti normalisasi sungai dan penutupan tambang ilegal juga dianggap memuaskan oleh masyarakat.
Realokasi Anggaran
Pada kondisi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas sangat signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, Dedi Mulyadi dinilai berhasil dalam melakukan realokasi dan efisiensi anggaran dengan mengalihkan belanja yang kurang penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Provinsi Jawa Barat juga dinobatkan sebagai Provinsi terbaik di Indonesia dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum tahun 2025.
“Menurut catatan BPS, dalam situasi yang sangat tertekan akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tersebut, Jawa Barat menunjukkan performa perekonomian yang lebih baik dibanding rata-rata nasional di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 diatas nasional,” jelasnya.
Kesimpulan lainnya atas survei, tambah Burhanudin, adalah persepsi warga Jawa Barat, terhadap kondisi perekonomian cenderung lebih positif ketimbang apa yang dirasakan oleh warga nasional secara umum.
Menanggapi hasil survei, Firman Manan Pengamat Politik Unpad mengatakan, tingkat kepuasan tinggi karena masyarakat Jawa Barat langsung merasakan manfaat dari kebijakan dan program KDM. Terutama pada empat hal yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan menggenjot pendapatan daerah.
Djayadi Hanan, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) mendorong, KDM dan wakil gubernur menjaga ritme dan substansi kinerjanya agar ke depan kepuasan masyarakat terhadap hasil kerjanya tidak turun.
