Jaktara – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun. Pinjaman itu dilakukan guna menyelamatkan proyek infrastruktur strategis di tengah merosotnya kapasitas fiskal provinsi hingga Rp3 triliun.
Langkah gali lubang ini terpaksa ditempuh agar proyek besar seperti Jalur Puncak II, serta underpass dan jembatan layang (flyover) di berbagai daerah tidak mangkrak akibat terbatasnya ruang gerak APBD reguler tahun 2026.
“Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate Bandung, dilansir Antara, Jumat (27/2/2026).
Dedi menegaskan bahwa pinjaman ini bukan cek kosong yang akan membebani anak cucu. Ia menjamin skema cicilan akan tuntas pada tahun 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya demi menuntaskan pembangunan fisik yang mendesak.
“Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujarnya.
Dana segar tersebut dikatakan Dedi, akan bersumber dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Penggunaan sindikasi ini sengaja dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah tersebut.
DPRD Jawa Barat mengonfirmasi telah menerima dan menandatangani surat pernyataan resmi dari gubernur terkait rencana tersebut. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyebut opsi pinjaman adalah jalur realistis jika pendapatan daerah tidak mampu menutup kegiatan yang telah disepakati.
“Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah,” kata Iswara.
Iswara menambahkan, poin dalam surat tersebut juga menegaskan kepatuhan Pemprov Jabar terhadap arahan Kemendagri terkait penyusunan APBD 2026 di tengah kondisi likuiditas yang menantang.
Saat ini, diinformasikan rencana pinjaman Rp2 triliun tersebut masih dalam tahap pernyataan komitmen resmi antara eksekutif dan legislatif sebelum melangkah ke realisasi teknis pencairan dana.
