Jaktara – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menandatangani nota kesepakatan terkait sinergi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung program prioritas nasional guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.
Pramono menyampaikan rasa syukur atas penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan BGN menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.
“Saya merasa sangat bangga karena apa yang dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak yang luar biasa dan signifikan bagi Jakarta,” tuturnya di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Melalui kolaborasi dengan BGN, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memastikan program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran di wilayah Jakarta.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak Jakarta mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas. Ini bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” ujar Pramono.
Ia mengaku puas atas perkembangan positif Jakarta sesuai laporan Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana. Ia menilai program MBG memberikan dampak signifikan bagi kondisi sosial dan ekonomi Jakarta.
“Saya termasuk orang yang sangat bahagia ketika Prof. Dadan menyampaikan bahwa kondisi Jakarta saat ini sudah menjadi lebih baik. Hal tersebut membuat saya bangga karena dampak program ini sangat nyata,” urainya.
Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif
Lebih lanjut Pramono mengatakan, berbagai indikator ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jakarta secara year-on-year tercatat sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Jakarta berada di atas rata-rata nasional, dan ini patut kita syukuri bersama. Yang paling membahagiakan bagi saya adalah indikator yang berkaitan langsung dengan perbaikan gizi masyarakat,” jelasnya.
Pramono menambahkan, perbaikan gizi berdampak langsung pada penurunan angka stunting, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan lapangan kerja. Selain itu, kondisi pendidikan anak-anak sekolah di Jakarta saat ini dinilai relatif sangat baik.
“Angka stunting menurun, tingkat kemiskinan juga turun, dan lapangan kerja mengalami peningkatan. Di sisi lain, kondisi pendidikan anak-anak sekolah di Jakarta relatif sangat baik,” ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, terus memperkuat dukungan di sektor pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Saat ini, lebih dari 700 ribu siswa menerima KJP Plus sehingga sebagian besar biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Melalui KJP Plus, biaya sekolah anak-anak ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara kebutuhan gizi mereka dipenuhi melalui dukungan dari Badan Gizi Nasional,” papar Pramono.
Dari sisi pemerataan ekonomi, ia menyebut gini ratio Jakarta yang selama ini cenderung meningkat kini mulai menunjukkan penurunan. Ia menilai hal tersebut sebagai sinyal positif hasil kontribusi bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan BGN.
“Selama bertahun-tahun Gini ratio Jakarta melebar dari 0,39 hingga 0,41 dan tidak pernah turun. Alhamdulillah, kini mulai menunjukkan penurunan. Meskipun belum besar, hal ini menjadi sinyal yang sangat positif,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyinggung kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga rantai pasok pangan. Ia menegaskan, pengelolaan rantai pasok yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas inflasi Jakarta.
Ia juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan BUMD sektor pangan dan sektor keuangan untuk mendukung keberlanjutan program. Pemprov DKI Jakarta juga membuka ruang pembiayaan secara profesional melalui Bank Jakarta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
“Kami membuka ruang kerja sama seluas-luasnya agar rantai pasok pangan dapat dikelola secara optimal. Dengan berbagai kemudahan tersebut, kami berharap kerja sama antara Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin kuat serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Pramono.
