Jaktara – Pemerintah terus memantau berbagai potensi dampak dari meningkatnya ketidakpastian global akibat memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, terhadap perekonomian nasional di tengah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan sejumlah indikator menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik, didukung oleh permintaan domestik yang kuat, stabilitas sektor eksternal, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid.
“Jadi mungkin kami tegaskan kembali walau situasi perang Amerika-Israel sama Iran itu masih berjalan lebih dari 2 minggu, namun kalau kita lihat transmisi ke Indonesia itu dalam bentuk harga-harga minyak, harga gas, dan nanti ikutannya harga-harga komoditas. Walaupun dalam situasi krisis perang, secara makro kita tetap kuat dan solid,” ujar Airlangga dalam Diskusi dan Buka Puasa Bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Jakarta, Senin (16/3/2026).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Airlangga menjelaskan bahwa konsumsi domestik tetap kuat dengan kontribusi sekitar 54% terhadap PDB, sementara aktivitas belanja masyarakat juga masih terjaga dengan Mandiri Spending Index Februari 2026 mencapai 360,7.
Dari sisi stabilitas eksternal, rasio utang luar negeri Indonesia tercatat 29,9% terhadap PDB, dengan cadangan devisa sebesar USD151,9 miliar atau setara pembiayaan sekitar enam bulan impor.
Kinerja sektor riil juga menunjukkan tren positif. PMI Manufaktur Februari 2026 berada di level 53,8 yang menandakan sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi.
Kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium turut memberikan natural hedging, dengan nilai ekspor sekitar USD47 miliar yang membantu mengimbangi defisit sektor migas sekitar USD19,5 miliar.
Di sisi lain, produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13,54% (yoy), sementara Indonesia juga mencatat surplus produksi solar sekitar 4,84 juta kiloliter.
Selain itu, Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sementara penggunaan transaksi Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok meningkat signifikan, dengan nilai transaksi pada tahun 2025 mencapai USD25,66 miliar, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam menghadapi dinamika global, APBN tetap difungsikan sebagai shock absorber melalui berbagai program dukungan, termasuk bantuan pangan sebesar Rp11,92 triliun, penyaluran THR bagi ASN, TNI, dan Polri, serta subsidi dan kompensasi energi.
Hingga Februari 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp358 triliun atau sekitar 12,8% dari target APBN, sementara belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau 41,9% dari pagu APBN. Defisit anggaran tetap terkendali pada kisaran Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53% dari PDB.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan sejumlah arahan strategis untuk memitigasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian nasional, antara lain melalui percepatan ketersediaan energi, langkah efisiensi konsumsi bahan bakar, memperluas penerapan work from home, serta penguatan disiplin fiskal agar defisit APBN tetap terjaga di bawah batas 3% dari PDB.
Kemudian, Airlangga juga memberikan pembaruan terkait perkembangan investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengikuti tahapan konsultasi dengan Pemerintah AS guna mencari solusi yang konstruktif.
Dalam proses tersebut, Pemerintah juga akan melibatkan kementerian terkait, asosiasi industri, hingga pelaku usaha untuk menyiapkan berbagai informasi yang diperlukan.
