Jaktara – Ketahanan ekonomi Indonesia kembali diuji oleh memanasnya suhu geopolitik di Timur Tengah. Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026 telah mengguncang pasar energi dunia dan mendorong harga minyak mentah pada West Texas Intermediate (WTI) yang melampaui US$100 per barel pada Senin (9/3/2026).
“Melihat eskalasi yang terjadi, kita memang harus waspada namun tidak perlu panik berlebihan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita memiliki daya tahan yang cukup solid,” ujar Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko, di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Christiantoko menjelaskan bahwa setiap perubahan harga minyak dunia memiliki dampak ganda terhadap postur anggaran Indonesia.
Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$1 per barel memang menambah belanja negara terutama untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp10,3 triliun, namun di sisi lain juga mendongkrak penerimaan negara sebesar Rp3,5 triliun dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Artinya, setiap kenaikan ICP sebesar USD1 per barel diperhitungkan akan memperlebar defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun,” ungkapnya.
Kendati demikian, pemerintah telah belajar dari pengalaman konflik Rusia-Ukraina pada 2022. Sejarah menunjukkan bahwa harga pasar biasanya akan mencari titik keseimbangan baru setelah lonjakan awal.
Jika berkaca pada rata-rata kenaikan harga minyak dunia selama enam bulan masa perang Rusia-Ukraina (Februari-Agustus 2022) mencapai US$104,4 per barel atau naik sekitar 21,66% dari harga sebelum perang.
“Menggunakan benchmark tersebut, maka jika perang Iran-AS berlangsung selama enam bulan ke depan dan kenaikan rata-rata harga minyak dunia dianggap sama pada 21,66% dari perkiraan APBN 2026 yang sebesar US$70 per barel, maka harga minyak akan naik hingga US$85,2 per barel,” ungkapnya.
Berdasarkan simulasi tersebut, defisit APBN 2026 yang sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp689,2 triliun atau 2,68%, bakal meningkat menjadi Rp740,7 triliun atau 2,88% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit Rp740,7 triliun tersebut sebenarnya masih di bawah batas maksimal defisit 3% seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Namun harap diingat bahwa hitungan tersebut dilakukan dalam kondisi ceteris paribus alias tidak ada perubahan pada faktor-faktor lain,” pungkasnya.
Christiantoko mengingatkan, hal yang perlu diwaspadai adalah jika harga minyak naik rata-rata 35%, setidaknya dalam kurun waktu enam bulan. Kenaikan setinggi itu berpotensi membuat defisit APBN naik menjadi 3%, menyentuh limit tertinggi yang telah ditetapkan.
Kunci Menjaga Ketahanan APBN
Guna menjaga ketahanan anggaran di masa depan, Christiantoko menyarankan pemerintah untuk segera melakukan efisiensi pada pos belanja operasional kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Ia menunjuk belanja barang dan jasa yang meningkat hingga Rp141,8 triliun pada tahun 2026 sebagai area yang memiliki ruang penghematan cukup besar.
Selain efisiensi belanja, reformasi subsidi energi menjadi prioritas yang mendesak. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan bahwa distribusi subsidi saat ini masih belum tepat sasaran, bahkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi justru menikmati konsumsi energi yang jauh lebih besar.
“Potensi subsidi Elpiji yang salah sasaran mencapai Rp44,8 triliun, ditambah subsidi BBM sebesar Rp88,7 triliun. Jika total Rp133,5 triliun ini bisa dialihkan secara tepat, APBN kita akan jauh lebih kokoh,” ujar Christiantoko.
Langkah optimis lainnya adalah pemanfaatan hasil investasi negara melalui BUMN dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara.
Dengan mengadopsi skema seperti Net Investment Returns Contribution (NIRC) di Singapura, Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan yang stabil untuk meredam dampak fluktuasi harga energi global di masa mendatang.
Namun ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi, faktor kepercayaan publik juga menjadi penentu penting karena memengaruhi dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pasalnya, saat ini sebagian masyarakat masih merasa pemerintah, DPR, dan lembaga peradilan tidak ikut merasakan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat.
“Karena itu pemerintah perlu menunjukkan sikap berbagi beban secara nyata. Pemangkasan fasilitas pejabat, penegakan hukum terhadap korupsi, serta kebijakan yang tidak sewenang-wenang di lapangan akan memberi sinyal bahwa penghematan juga dimulai dari elite negara,” ungkap Christiantoko.
Jika langkah tersebut diikuti penegakan hukum yang konsisten dan adil, dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah akan jauh lebih kuat. Dalam situasi tekanan ekonomi global, kepercayaan masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
