Jaktara – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling aman terhadap segala guncangan, termasuk apabila terjadi Perang Dunia III.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh menteri, pejabat eselon I kementerian/lembaga hingga para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Menurut Prabowo, Indonesia sangat aman dari perang tercermin dari banyaknya penduduk Rusia dan Ukraina yang memilih tinggal di Bali ketika terjadi perang di negara mereka.
“Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas lho. Sekarang kalau ke Bali, lihat itu berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ,” ujar Prabowo.
Bahkan, untuk melindungi para warga negara asing yang terjebak perang, Indonesia berencana membangun Kawasan Keuangan Khusus (Special Financial Zone/SFZ).
Tujuannya, untuk menjadi wadah bagi para pelancong menanamkan investasinya dengan insentif pajak yang menarik hingga regulasi yang lebih ringan.
Prabowo menyebutkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan untuk membangun SFZ di Bali. Hal ini menjadi pertimbangan sejak pembahasan dilakukan beberapa tahun lalu.
Diharapkan dengan adanya kawasan ini, nantinya investasi masuk dari negara yang saat ini dalam kondisi peperangan. Misalnya dari kawasan Timur Tengah, bisa beralih ke Indonesia. Sebab, Indonesia aman dari perang.
“Sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau kemana? Negara mana yang tidak perang, sekarang kasih tahu? Indonesia salah satu yang paling diminati,” jelasnya.
Keramahan Indonesia dan ketahanan ekonomi dalam negeri menjadi daya tarik bagi negara lain untuk berinvestasi. “Jadi intinya adalah kita sangat banyak potensi, tapi ini juga yang membuat kita sekarang harus lebih keras bekerja, lebih teliti,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Prabowo menekankan bahwa kementerian dan lembaga harus kompak demi membangun Indonesia untuk mencapai cita-cita bersama.
“Karena itu lah saya kumpulkan rapat kerja ini supaya nanti kita satu, satu bahasa, satu rencana kerja. Tidak boleh ada pemikiran sektoral, tidak ada yang boleh satu departemen, satu kementerian, satu institusi, memikirkan institusinya sendiri. Kita harus kerja sama,” tegasnya.
