Jaktara – Pemerintah RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi nasional dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah penguatan kerja sama ekonomi Indonesia–Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah strategis yang dipercepat adalah divestasi tambahan saham PT Freeport Indonesia hingga total kepemilikan nasional mencapai 63 persen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Washington, menyampaikan bahwa proses negosiasi perpanjangan operasi Freeport telah berlangsung intensif dalam dua tahun terakhir antara Pemerintah Indonesia, MIND ID, dan Freeport-McMoRan.
“Puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada 2035. Saat ini produksi konsentrat mencapai sekitar 3,2 juta ton per tahun, menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50–60 ton emas,” ujar Bahlil, dikutip Sabtu (21/2/2026.
Dengan proyeksi tersebut, pemerintah memandang penting untuk memastikan keberlanjutan operasional tambang di Timika, Papua. Saat ini, komposisi saham Indonesia di PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen.
Dalam skema perpanjangan, akan dilakukan divestasi tambahan sebesar 12 persen kepada negara tanpa biaya akuisisi.
“Sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada 2041. Sebagian saham ini juga akan diberikan kepada pemerintah daerah Papua,” lanjutnya.
Selain isu Freeport, Bahlil juga menjelaskan komitmen Indonesia dalam pengembangan mineral kritis. Ia menegaskan Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, termasuk dalam kerja sama ekonomi.
“Kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika Serikat dan negara lain yang ingin berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor mineral kritis,” tegas Bahlil.
Menurutnya, praktik tersebut sejatinya telah berjalan bahkan sebelum perjanjian tarif terbaru disepakati. Sebagai contoh, Freeport telah membangun fasilitas smelter tembaga dengan nilai investasi hampir US$4 miliar, yang menjadi salah satu smelter tembaga terbesar di dunia.
Untuk komoditas seperti nikel, logam tanah jarang, dan mineral kritis lainnya, pemerintah akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan AS yang berminat berinvestasi, dengan tetap menghormati regulasi nasional.
Bahlil menegaskan, kebijakan ini bukan berarti membuka kembali ekspor bahan mentah. “Tidak. Yang dimaksud adalah setelah dilakukan pemurnian, hasilnya dapat diekspor,” pungkasnya.
