Menakar Ketahanan Energi Nasional di Tengah Perang Iran-AS

Kamis, 12 Maret 2026 - 09:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi lapangan migas minyak mentah.

Ilustrasi lapangan migas minyak mentah.

Jaktara – Perang antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan minyak dan BBM global, termasuk untuk Indonesia. Hal itu disebabkan akibat terhambatnya distribusi minyak dan BBM di Selat Hormuz akibat perang.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai dampaknya ke dalam negeri masih kecil. Dia mengatakan ketahanan pasokan minyak mentah dan BBM Indonesia kemungkinan masih relatif aman meskipun sedang terjadi perang di Iran dan wilayah Timur Tengah.

“Stok operasional dan kemampuan pasok BBM di dalam negeri tetap berpeluang untuk dapat dipertahankan seperti periode sebelum terjadinya perang,” ucap dia dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Jika mencermati neraca impor minyak dan BBM Indonesia, dampak atas terganggunya distribusi minyak di Selat Hormuz terhadap pasokan BBM Indonesia relatif masih dapat terkelola.

Porsi impor minyak dan BBM nasional pada tahun 2025 yang melewati Selat Hormuz masing-masing adalah 18,13% dan 14,23%. Artinya distribusi sekitar 81,87% impor minyak dan 85,77% impor BBM Indonesia tidak melalui Selat Hormuz.

Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko, maka Indonesia perlu mencari alternatif pengganti impor minyak mentah dan BBM yang melalui Selat Hormuz. Seluruh impor minyak mentah Indonesia yang menggunakan rute distribusi Selat Hormuz berasal dari Arab Saudi.

Sementara, impor BBM Indonesia yang menggunakan rute distribusi Selat Hormuz berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain.

“Alternatif pengganti minyak mentah dan BBM yang menggunakan rute distribusi Selat Hormuz paling tidak dapat menggunakan dua skenario,” kata Komaidi.

Skenario pertama adalah mengganti sumber pasokan, untuk sementara tidak mengimpor dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Kedua, tetap mengimpor dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain tetapi dengan mengubah rute distribusi agar tidak melalui SelatHormuz.

“Pilihan skenario ditentukan berdasarkan analisis biaya dan manfaat,” imbuh dia.

Menurut dia, Indonesia dapat mengalihkan tujuan impor minyak yang berasal dari wilayah konflik pada sejumlah wilayah dengan spare capacity dan cadangan minyak yang melebihi kebutuhan konsumsi minyak di wilayah tersebut.

Wilayah yang tercatat memiliki spare capacity dan cadangan minyak yang melebihi konsumsinya yang dapat menjadi alternatif tujuan impor Indonesia diantaranya adalah Amerika Utara, Amerika Tengah dan Selatan, Commonwealth of Independent States (CIS), dan Afrika.

Berita Terkait

Efek Domino Perang Iran-AS: Potensi Defisit APBN Membengkak hingga Rp204 Triliun
Bahlil Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga BBM
Harga ICP Februari 2026 Naik USD4,38 Per Barel
PLN EPI Pastikan Pasokan Energi Primer Pembangkit Aman Jelang Lebaran
Prabowo Targetkan Bangun 100 Gigawatt Energi Surya Secepatnya
PLN Nusantara Power Percepat Pengembangan PLTS Terapung Karangkates
Elnusa Realisasikan Capex Rp566 Miliar untuk Perkuat Momentum Pertumbuhan
Kinerja 2025 Solid, Pertagas Fokus Pengembangan Infrastruktur Energi Nasional Berkelanjutan

Berita Terkait

Kamis, 12 Maret 2026 - 10:11 WIB

Efek Domino Perang Iran-AS: Potensi Defisit APBN Membengkak hingga Rp204 Triliun

Kamis, 12 Maret 2026 - 09:27 WIB

Menakar Ketahanan Energi Nasional di Tengah Perang Iran-AS

Kamis, 12 Maret 2026 - 08:32 WIB

Bahlil Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga BBM

Kamis, 12 Maret 2026 - 07:28 WIB

Harga ICP Februari 2026 Naik USD4,38 Per Barel

Rabu, 11 Maret 2026 - 20:01 WIB

PLN EPI Pastikan Pasokan Energi Primer Pembangkit Aman Jelang Lebaran

Berita Terbaru

Bank Perekonomian Rakyat Koperindo, yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M Sangaji No.24 3, RT.3/RW.4 10130 Petojo Utara, Jakarta Pusat. Izin BPR Koperindo dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 9 Maret 2026. (Dok: LPS)

Ekonomi & Bisnis

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo

Sabtu, 14 Mar 2026 - 12:23 WIB

Ekonomi & Bisnis

Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:59 WIB

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal

Ekonomi & Bisnis

Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:18 WIB