Jaktara.com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menjawab berbagai tudingan terkait program pengembangan lahan pertanian di Merauke yang belakangan dikaitkan dengan isu “pesta babi”. Menurut Amran, narasi tersebut telah menutupi fakta besar tentang upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan di berbagai daerah.
“Kenapa yang dibahas hanya pesta babi di Merauke? Kenapa tidak melihat Sumatera Selatan yang kami buka dan kembangkan hingga ratusan ribu hektare? Kenapa tidak melihat Kalimantan Selatan yang rawa-rawanya kami sulap menjadi lahan produktif hingga bisa tanam tiga kali setahun? Kenapa tidak melihat Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan?” kata Amran saat mengisi Kuliah Umum kepada 500 Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Rabu, 4 Juni 2026.
Menurutnya, program pengembangan lahan di Merauke merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lahan yang dibangun bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk petani dan masyarakat sekitar.
“Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat. Kami membangun optimalisasi lahan, menyediakan irigasi, menyerahkan alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Traktor kami berikan gratis untuk petani, alsintan kami siapkan, irigasi kami bangun. Semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Amran menegaskan bahwa program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Salah satunya adalah perbaikan ketersediaan pangan yang berdampak pada stabilitas harga beras.
“Dulu harga beras di Papua bisa mencapai Rp30 ribu per kilogram. Sekarang sekitar Rp13 ribu. Ini hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya di hadapan 300 Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Mentan Amran menduga munculnya berbagai tudingan terhadap program pangan nasional tidak lepas dari adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia mencapai swasembada pangan.
“Ketika Indonesia masih impor pangan, semua diam. Tidak ada yang membuat narasi seperti ini. Tetapi ketika kita bergerak menuju swasembada, justru muncul berbagai tudingan dan fitnah. Padahal yang kami bangun bukan hutan, melainkan lahan rawa yang dioptimalkan untuk produksi pangan,” katanya.
Amran mengingatkan bahwa swasembada pangan merupakan kebutuhan strategis bangsa. Tanpa kemampuan memproduksi pangan sendiri, Indonesia akan terus bergantung pada impor dan rentan menghadapi krisis pangan global.
“Kalau kita tidak swasembada dan terus impor, lalu suatu saat negara lain tidak bisa memasok pangan kepada kita, bagaimana nasib rakyat? Karena itu yang kita pilih adalah pesta panen, bukan ketergantungan impor,” katanya.
Menurut Amran, pengembangan lahan pertanian telah dilakukan di sedikitnya 14 provinsi, mulai dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh hingga Sulawesi Selatan. Namun keberhasilan tersebut kerap tenggelam oleh isu-isu yang tidak mencerminkan keseluruhan program yang sedang dijalankan pemerintah.
“Yang kami bangun adalah masa depan pangan Indonesia. Lahan-lahan tidur kami hidupkan kembali, rawa kami optimalkan menjadi sawah produktif, dan hasilnya kami serahkan kepada petani. Tujuannya satu, memastikan Indonesia mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tutupnya.
