Jaktara – Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan lifting dan produksi minyak dan gas bumi (migas), meski capaian lifting minyak bumi tahun 2025 telah mencapai 605,3 ribu barel, melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyampaikan senjata utama untuk optimalisasi peningkatan lifting migas, salah satunya dengan penerapan teknologi lanjutan pada sumur migas eksisting, seperti Enhanced Oil Recovery (EOR), fracking, dan horizontal drilling
“Untuk meningkatkan lifting, mau tidak mau, harus kita suntik dengan teknologi. Sumur-sumur yang sudah lama ini kita suntik pakai teknologi, nggak ada cara lain. EOR salah satunya,” ujar Bahlil pada Kuliah Umum Media Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Namun demikian, Bahlil tidak memungkiri bahwa penerapan teknologi lanjutan kerap kali terkendala dari aspek keekonomian.
Maka dari itu, Pemerintah memberikan fleksibilitas skema kontrak kerja sama bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan melaksanakan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. KKKS diperbolehkan untuk memilih skema kontrak kerja sama Gross Split atau Cost Recovery.
Kebijakan ini adalah jalan tengah untuk menjaga keberlanjutan produksi migas nasional, sekaligus mengoptimalkan upaya menuju ketahanan energi.
Menurut Bahlil, kegiatan yang dilakukan negara tidak boleh berorientasi pada keuntungan, harus melayani kebutuhan masyarakat.
“Negara itu tidak hanya bicara tentang berapa profit, negara itu nggak boleh bicara hanya profit oriented. Tapi negara juga harus bicara tentang pelayanan, ketersediaan, dan ketahanan. Kita ini melayani rakyat, bukan profit oriented. Kalau ada profit itu sunnatullah. Itu multiplier effect gitu,” tegasnya.
Langkah kedua yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong pengelolaan sumur-sumur tua (idle well).
Saat ini terdapat 6.305 sumur idle yang memiliki potensi hidrokarbon, dengan 787 sumur dapat direaktivasi dan 3.972 sumur berpotensi untuk dikerjasamakan. Upaya ini dinilai penting untuk mendorong penambahan produksi minyak Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat realisasi proyek-proyek yang telah menyelesaikan Plan of Development (POD) namun belum masuk tahap konstruksi dan produksi.
Bahlil menegaskan Pemerintah akan bersikap tegas kepada KKKS yang tidak segera melaksanakan pekerjaan yang sudah mendapatkan izin.
Sebagai strategi jangka panjang, Pemerintah juga mendorong percepatan eksplorasi potensi migas di Indonesia Timur.
Upaya ini dilakukan melalui skema kerja sama dan insentif yang leih menarik. Untuk mendukung percepatan ini Pemerintah menawarkan 110 blok migas potensial yang dapat digarap KKKS.
