Jaktara – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang berlaku. Hal ini merespons atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
“Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada,” ucap Purbaya di Jakarta, dikutip Kamis (5/2/2026).
Meski adanya tindakan hukum tersebut, Purbaya menyatakan pihak departemen akan tetap memberikan pendampingan hukum bagi pegawainya, namun dengan batasan yang tegas.
“Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu saja. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Kita ikuti saja sampai prosesnya selesai,” ujar Purbaya.
Saat ditanya mengenai dampak psikologis instansi akibat rentetan penangkapan tersebut, Purbaya justru melihatnya sebagai sinyal positif untuk pembenahan internal. Ia mengungkapkan bahwa kecurigaan terhadap oknum-oknum tersebut sebenarnya sudah terdeteksi sejak lama.
“Kemarin kan Bea Cukai sudah saya obrak-abrik. Kan yang dapet yang di pinggir kan, udah terdeteksi emang sebelumnya. Memang ada sesuatu yang aneh di situ,” tambahnya.
Terkait nasib para pejabat atau pegawai yang terlibat, Purbaya mengisyaratkan sanksi berat jika mereka terbukti bersalah di pengadilan. Ia tidak menutup kemungkinan adanya pencopotan jabatan maupun pemberhentian secara tidak hormat.
“Nanti kita akan non-job-kan, mungkin ditaruh di pusat yang tidak mengerjakan apa-apa kalau terlibat. Tapi kalau terbukti salah dan aturannya membolehkan untuk diberhentikan, ya kita berhentikan,” tegasnya.
