Jaktara – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengklaim angka transaksi judi online atau daring berhasil ditekan karena ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Kepala PPATK, tekanan terhadap upaya pemberantasan judi daring atau judi online (judol) memang sangat luar biasa dialami PPATK. Terlebih lagi saat ini teknologi finansial sedang mengalami kemajuan yang pesat.
“Kalau bukan karena ketegasan Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, kita tidak akan pernah bisa mencapai sejarah menurunkan judi online,” jelas Kepala PPATK, Selasa (3/2/2026).
Dengan kemajuan teknologi finansial, kripto, dan teknologi bidang keuangan lainnya, Kepala PPATK memprediksi potensi transaksi judi online bisa tembus hingga Rp1.100 triliun.
Namun, setelah berkoordinasi dengan lintas lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, angka transaksi judi online kini bisa ditekan hingga hanya Rp268 triliun.
Padahal, kata Kepala PPATK, dari 2017 hingga 2020, jumlah transaksi judi online terus meningkat. Meski begitu, dia tak menyebut secara rinci angka transaksi judol per tahunnya.
“Itu menyelamatkan banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana,” ujarnya.
DPR Pertanyakan Penurunan Angka Judol
Di sisi lain, Komisi III DPR RI justru mempertanyakan pernyataan Ivan Yustiavandana yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online.
Menurut Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, kasus judol di tingkat Internasional terus meningkat.
“Kalau judi online di tingkat internasional itu semakin marak. Tapi kalau angka-angka yang disajikan PPATK sepertinya judi online di Indonesia menurun. Saya meminta penjelasan terbuka apakah memang terjadi penurunan, atau terdapat kendala, PPATK ada kekurangan sumber daya sehingga tidak mampu menjangkau judi online,” ujar Sudirta.
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga. Ia mempertanyakan angka penurunan Judol sebanyak 20 persen yang diklaim PPATK, apakah merupakan hasil dari pemblokiran rekening, atau malah pelaku judol yang semakin canggih dengan beralih metode transaksi yang sulit dilacak.
Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menilai bahwa sejatinya masalah judi online bukan hanya dengan pemblokiran rekening, namun juga pemblokiran website tempat berlangsungnya transaksi.
“Yang jadi pertanyaan kami bukan masalah blokir rekeningnya pak, apakah tidak ada solusi untuk mengintervensi website ataupun aplikasi yang terindikasi melakukan kegiatan judol dalam bentuk pencegahan oleh PPATK?” tanya Andi.
Oleh karena itu Andi berharap PPATK juga bekerjasama dengan instansi terkait lainnya, baik penegak hokum maupun Kementerian terkait seperti Komdigi. Hal itu akan bisa menjadi solusi jangka panjang sebagai langkah pencegahan agar website sejenis tidak terus tumbuh dan berkembang.
Pasalnya jika itu terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan menjadi pasar judi online yang besar.
“Karena Indonesia ini dengan jumlahnya sangat besar, kita menjadi pasar Pak. Kalau di BNN kita bilang pasar untuk narkoba, maka kalau di PPATK pasar untuk judol. Bagaimana itu bisa dicegah pak?” tandasnya.
Penulis : Tasya
Editor : Wira Dika
