Jaktara.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.
Dengan populasi mencapai 281 juta jiwa dan lebih dari 220 juta pengguna internet, Indonesia menjadi pasar sekaligus motor pertumbuhan ekonomi digital terbesar di ASEAN.
Karena itu, Pemerintah terus memperkuat fondasi kedaulatan digital melalui pengembangan kecerdasan artifisial (AI), infrastruktur digital, dan penguatan talenta nasional guna memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Indonesia memiliki keunggulan dari sisi skala dan kesiapan transformasi digital. Kombinasi ini menjadikan Indonesia memiliki peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi digital di kawasan,” ujar Meutya dalam Indonesia Summit 2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Meutya Hafid, nilai ekonomi digital Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan tumbuh hingga 360 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pesatnya perkembangan e-commerce, tingginya jumlah pengguna internet, serta kontribusi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, pemerintah terus memperkuat infrastruktur digital nasional. Hingga saat ini Indonesia telah membangun jaringan backbone serat optik sepanjang 446 ribu kilometer, mengoperasikan Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 yang menjangkau hampir 30 ribu titik layanan publik, serta memperkuat kapasitas pusat data nasional.
Dalam satu setengah tahun terakhir, kapasitas pusat data di Indonesia juga meningkat lebih dari 260 persen seiring masuknya berbagai investasi strategis di sektor kecerdasan artifisial, komputasi awan, dan pusat data.
Meski demikian, Meutya menegaskan bahwa tujuan utama transformasi digital bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan manfaat teknologi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah mendorong konsep _value retention_ atau retensi nilai agar manfaat ekonomi digital yang tercipta di Indonesia dapat dinikmati lebih besar oleh masyarakat dan pelaku usaha nasional.
“Pertumbuhan platform digital bukan tujuan akhir. Yang ingin kita capai adalah pertumbuhan ekonomi riil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Menkomdigi.
Sebagai contoh implementasi teknologi yang berdampak langsung, pemerintah tengah mengembangkan digitalisasi bantuan sosial berbasis kecerdasan artifisial.
Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan akurasi data penerima, mempercepat proses verifikasi, serta memastikan bantuan sosial tersalurkan secara lebih tepat sasaran.
Selain memperkuat infrastruktur, pemerintah juga fokus membangun kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan talenta digital, termasuk Digital Talent Scholarship dan program literasi digital yang menjangkau kelompok perempuan, pelaku UMKM, serta masyarakat di berbagai daerah.
Meutya Hafid menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital harus dirasakan secara merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
“Jika AI hanya berhasil di Jakarta, maka AI di Indonesia gagal. Teknologi harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong kerja sama regional melalui penguatan ekonomi digital ASEAN, termasuk pengembangan kerangka kerja Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk mempercepat integrasi ekonomi digital kawasan.
Menkomdigi Meutya Hafid juga menuturkan bahwa inovasi digital yang dilakukan Indonesia yakni sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah membuktikan diri sebagai alat pemersatu di kawasan ASEAN.
Menurutnya, keberhasilan interoperabilitas QRIS antarnegara menunjukkan bahwa kerja sama digital dapat menjadi fondasi kuat bagi integrasi ekonomi regional, sekaligus mengangkat posisi ASEAN sebagai kawasan yang menjanjikan bagi perkembangan ekonomi digital global.
“QRIS sebagai model pembayaran itu adalah contoh di mana interoperabilitas berjalan dengan baik di antara negara-negara ASEAN, meskipun QRIS juga digunakan di negara di luar ASEAN,” ujar Meutya di hadapan para pemimpin dan generasi muda yang hadir.
