DPR Sepakati Tambahan TKD ke 3 Provinsi Terdampak Bencana

Rabu, 18 Februari 2026 - 21:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Foto : Eno/Andri

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Foto : Eno/Andri

Jaktara – Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas Galapana) menyepakati adanya tambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah tiga provinsi tersebut.

Tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang di Sumatra adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hal ini menjadi upaya percepatan pemulihan pascabencana Sumatra yang hendak segera direalisasikan.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan salah satu fokus utama pembahasan penanganan bencana adalah untuk menitikberatkan pada dukungan anggaran lintas sektor guna mempercepat pemulihan daerah terdampak.

Dukungan tersebut mencakup skema transfer ke daerah serta penambahan anggaran kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten kota (di tiga provinsi tersebut) dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dapat segera direalisasikan,” kata Saan saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Selain itu, rapat juga menyepakati mekanisme penguatan pembiayaan melalui realokasi anggaran dari pos lain. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik dapat segera terpenuhi tanpa menunggu siklus anggaran berikutnya.

Saan menyebut, tambahan dukungan diarahkan terutama bagi sektor pekerjaan umum yang berperan dalam pemulihan fasilitas vital, mulai dari jaringan infrastruktur hingga sarana sosial masyarakat.

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran kementerian pekerjaan umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah,” jelasnya.

Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti percepatan pencairan anggaran renovasi rumah tenaga kesehatan terdampak bencana yang jumlahnya mencapai 8.747 unit. Ia menekankan pentingnya realisasi sebelum hari raya agar tenaga kesehatan dapat kembali bekerja dengan optimal.

“Anggaran ini guna mendukung untuk segera realisasi anggaran dari BNPB untuk percepatan renovasi untuk rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung percepatan pencairan sebelum hari raya Idul Fitri,” pungkas Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu

Penulis : Bayu Aji

Editor : Wira Dika

Berita Terkait

Baru 10 Hari Dibuka, Posko THR Kemnaker Sudah Terima 1.134 Konsultasi Pekerja
Prabowo Bahas Dampak Konflik Timur Tengah & Strategi Ekonomi Nasional Bersama DEN
Dokter Anak Ingatkan Bahaya AI dan Konten Digital bagi Anak
Tujuh Kementerian Sepakati Pedoman Penggunaan AI di Pendidikan
BGN Suspend 717 Satuan Pelayanan Gizi yang Belum Miliki SLHS
Menkomdigi Ajak Orang Tua Kurangi Gadget Anak Saat Libur Lebaran
Pemerintah Siapkan Strategi Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2026
KAI Commuter Siapkan 1.149 Perjalanan untuk Angkutan Lebaran 2026

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:29 WIB

Baru 10 Hari Dibuka, Posko THR Kemnaker Sudah Terima 1.134 Konsultasi Pekerja

Jumat, 13 Maret 2026 - 10:09 WIB

Prabowo Bahas Dampak Konflik Timur Tengah & Strategi Ekonomi Nasional Bersama DEN

Jumat, 13 Maret 2026 - 09:45 WIB

Dokter Anak Ingatkan Bahaya AI dan Konten Digital bagi Anak

Jumat, 13 Maret 2026 - 08:16 WIB

Tujuh Kementerian Sepakati Pedoman Penggunaan AI di Pendidikan

Kamis, 12 Maret 2026 - 12:00 WIB

BGN Suspend 717 Satuan Pelayanan Gizi yang Belum Miliki SLHS

Berita Terbaru

Bank Perekonomian Rakyat Koperindo, yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M Sangaji No.24 3, RT.3/RW.4 10130 Petojo Utara, Jakarta Pusat. Izin BPR Koperindo dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 9 Maret 2026. (Dok: LPS)

Ekonomi & Bisnis

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo

Sabtu, 14 Mar 2026 - 12:23 WIB

Ekonomi & Bisnis

Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:59 WIB

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal

Ekonomi & Bisnis

Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:18 WIB