Jaktara – Garuda Indonesia Group menyambut positif kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket penerbangan kelas ekonomi untuk rute domestik. Kebijakan stimulus ini turut mencerminkan konsolidasi kebijakan lintas sektor yang strategis dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta penguatan ekosistem aviasi nasional pada periode mudik Hari Raya Idulfitri 1447H/2026M.
Garuda Indonesia telah melakukan menyesuaikan harga tiket penerbangan kelas ekonomi pada rute domestik untuk pembelian melalui seluruh kanal penjualan mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan periode penerbangan 14–29 Maret 2026, sesuai ketentuan PMK Nomor 4 Tahun 2026, KP-DJPU 27 Tahun 2026, dan KM 43 Tahun 2026.
Selaras dengan itu, Citilink juga memberlakukan penyesuaian harga tiket penerbangan kelas ekonomi efektif 11 Februari 2026, guna memperluas aksesibilitas layanan transportasi udara dengan segmentasi yang saling melengkapi dalam Garuda Indonesia Group.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro, menyambut baik atas peran aktif Pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang semakin kuat antara kepentingan publik dan keberlanjutan industri penerbangan nasional.
“Kami mendukung langkah Pemerintah dalam menghadirkan kebijakan stimulus yang terkoordinasi dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kebijakan ini menegaskan pentingnya konsolidasi kebijakan secara strategis untuk memperkuat peran maskapai nasional sebagai penyedia layanan publik, khususnya pada periode peak season Lebaran,” ujar Thomas.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa proyeksi pertumbuhan volume penumpang Lebaran 2026 menunjukkan tren positif, yang diharapkan dapat mendorong optimalisasi kapasitas dan jaringan penerbangan Garuda Group, dengan tetap mengedepankan standar keselamatan dan kualitas layanan.
Penyesuaian harga tiket Lebaran 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 17-18 persen, didukung oleh kombinasi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100 persen, serta penyesuaian Passenger Service Charge (PSC) dan fuel surcharge.
“Ke depan, kami berharap kebijakan ini dapat menjadi fondasi berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem aviasi nasional. Kami percaya, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar sektor penerbangan memperkuat peran sentralnya sebagai penggerak konektivitas, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Thomas.
