Jaktara – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada mengumumkan ttarif impor baru untuk global sebesar 10 persen setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan bea tarif yang sebelumnya ditetapkan kepada hampir semua mitra dagang AS.
Tarif baru ini mendukung putusan pengadilan sebelumnya, yang menilai Trump telah melampaui wewenang kepresidenannya saat menggunakan sebuah UU darurat tahun 1970-an untuk menetapkan “tarif resiprokal” dan tarif terkait fentanil terhadap China, Kanada, dan Meksiko.
Dalam sebuah konferensi pers, Trump mengungkapkan kemurkaannya dan mengkritik keras para hakim MA yang ia sebut “sangat tidak patriot dan tidak setia terhadap konstitusi”. Ia bahkan menuduh para hakim terpengaruh “kepentingan asing”.
“Saya malu terhadap sejumlah hakim MA, sangat malu karena mereka tak punya keberanian melakukan hal yang benar bagi negara kita,” kata Trump, sembari menyebut putusan tersebut “sangat mengecewakan”.
MA AS sebelumnya mengadili sah tidaknya keputusan Trump menggunakan UU Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977 untuk menetapkan langsung tarif impor tanpa persetujuan Kongres AS.
Padahal, pihak yang secara aturan tertulis diberikan wewenang menetapkan kebijakan perpajakan di AS adalah otoritas legislatif, yaitu Kongres.
Semenjak sidang MA terkait isu tersebut dimulai awal November, mayoritas dari 9 hakim MA, enam di antaranya ditunjuk oleh presiden dari Partai Republik, sudah tampak skeptis terhadap keputusan Trump mendahului Kongres dalam menetapkan tarif puluhan persen kepada mitra dagang.
Hakim Ketua MA John Roberts, hakim konservatif yang ditunjuk Presiden George W, Bush, mengatakan bahwa Trump tak dapat memberi pembenaran hukum atas langkah luar biasanya.
“Presiden mengeklaim memiliki kuasa luar biasa untuk menetapkan tarif secara sepihak dengan jumlah, waktu, dan cakupan yang tak terbatas,” kata Roberts saat membacakan putusan.
