Jaktara – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membawa Jakarta masuk ke dalam 50 besar kota global pada 2029.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri peluncuran Indonesia City Investment Accelerator (ICIA) dalam rangkaian kegiatan Indonesia Economic Summit (IES) di Hotel Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/2/2024)
Dalam acara tersebut, Pramono memaparkan berbagai upaya strategis yang tengah dan akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta guna meningkatkan daya saing Jakarta di tingkat global.
Ia menilai forum internasional seperti ini sangat penting untuk membuka akses serta menyampaikan arah pembangunan Jakarta kepada dunia internasional, khususnya para investor.
“Saat ini peringkat Jakarta berada di posisi ke-71, naik dari sebelumnya peringkat ke-74. Saya berharap, pada tahun ini Jakarta dapat menembus peringkat di atas 60 sebagai bagian dari target masuk 50 besar kota global dunia pada 2029,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pramono menguraikan tiga pilar utama yang menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta.
Letiga pilar tersebut meliputi pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan ekosistem bisnis yang transparan dan terbuka.
Menurutnya, ekosistem bisnis yang sehat merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat internasional dan investor. Kepercayaan tersebut menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang Jakarta.
“Kita ingin masyarakat internasional dan para investor memiliki confidence dan trust terhadap Jakarta. Tanpa kepercayaan, pembangunan dan investasi tidak akan berjalan optimal,” imbuhnya.
Di tengah tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kinerja ekonomi Jakarta tetap stabil. Pada triwulan III tahun 2025, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 4,96 persen secara tahunan, mencerminkan daya saing di tengah berbagai tekanan perkotaan.
Selain itu, realisasi investasi Jakarta mencatatkan kinerja positif. Pada 2025, investasi kumulatif di Jakarta mencapai 16,9 miliar dolar AS atau meningkat sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap Jakarta.
“Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, realisasi investasi Jakarta justru meningkat. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap Jakarta masih sangat tinggi,” terang Pramono.
Dalam mendukung pertumbuhan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menetapkan arah kebijakan yang jelas dan terbuka melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu fokus utama ialah penguatan transportasi publik melalui perluasan jaringan MRT dan LRT, serta pengembangan layanan Transjakarta hingga wilayah Bodetabek.
Gubernur Pramono menjelaskan, penguatan transportasi publik tidak hanya bertujuan meningkatkan mobilitas harian warga, tetapi juga memperkuat konektivitas regional dan membuka peluang ekonomi baru. Upaya ini menempatkan Jakarta di peringkat ke-17 dari 50 kota dunia dalam sistem transportasi publik versi survei Time Out 2025.
“Transportasi publik adalah tulang punggung kota global. Peringkat ini menjadi bukti bahwa upaya perbaikan yang kami lakukan berada di jalur yang tepat,” ucapnya.
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD), seperti Blok M Hub, serta memperluas akses hunian layak melalui berbagai program perumahan dan peningkatan kapasitas penghuni rumah susun.
Di sektor investasi, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Jakarta Investment Master Plan 2025–2045, menyederhanakan 44 jenis perizinan usaha, serta memberikan insentif bagi investor yang berorientasi pada keberlanjutan.
Berbagai inisiatif, seperti Jakarta Investment Festival dan Investment Project Ready-to-Offer, juga dijalankan untuk memperkuat kepercayaan investor global.
Pemprov DKI Jakarta turut memperkenalkan Jakarta Collaboration Fund sebagai mekanisme pembiayaan inovatif guna memperkuat ekosistem pembangunan daerah tanpa membebani anggaran daerah.
“Jakarta Collaboration Fund bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi fondasi bagi ketahanan fiskal Jakarta. Melalui skema ini, kami dapat menjalankan inisiatif strategis secara lebih mandiri,” jelas Pramono.
