Jaktara – Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengakui kualitas peningkatan kelas UMKM belum optimal. Ia menilai bahwa permasalahan mendasar bukan terdapat pada saluran pembiayaan ataupun akses pada pendampingan (inkubasi) pada UMKM, melainkan pada akses pasar yang terdisrupsi oleh produk-produk impor.
Akibat maraknya produk impor tersebut seluruh upaya peningkatan kapasitas UMKM yang diberikan pemerintah menjadi tidak berjalan optimal.
“Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Sebagus apapun mereka dibantu hari ini sehingga mereka bisa produksi tapi mereka nggak bisa jual barang. Pasar kita dipenuhi barang impor,” kata Maman dalam Diskusi Media (DM FWUMKM) dengan tema Mengawal Momentum UMKM Naik Kelas di Tengah Rekor Penyaluran KUR di Smesco Startup Hub, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).
DM FWUMKM ini terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak diantaranya PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) / PT PLN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) / PT SMF, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Aqua, Shopee.
Banjirnya produk impor inilah yang sebenarnya menjadi persoalan fundamental yang membuat UMKM sulit naik kelas. Untuk itu sudah saatnya permasalahan importasi yang begitu masif harus dilakukan pembatasan dengan melibatkan semua pihak.
Maman mendorong adanya kebijakan terpadu lintas kementerian, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pihak terkait lainnya untuk melakukan sterilisasi pasar domestik agar produk lokal kembali mendapatkan ruang.
Di sisi lain, ia juga menyinggung tingginya biaya layanan platform digital yang menjadi salah satu kanal utama pemasaran UMKM. Mahalnya charging fee bagi UMKM saat menjual produk online membuat daya saing mereka juga semakin kecil.
“Untuk itu kami terus mendorong kebijakan dengan lintas Kementerian/ Lembaga untuk amankan pasar domestik, agar intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah bisa lebih optimal dampaknya,” katanya.
Maman juga menyoroti ketimpangan besar antara kredit untuk sektor UMKM dan non-UMKM di luar KUR. Total kredit perbankan nasional mencapai Rp8.149 triliun, namun Rp6.569 triliun di antaranya atau 80,6 persen justru malah mengalir ke sekitar 50 korporasi besar.
Ia mencatat bahwa kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan nasional baru 19,4 persen, jauh dari target 25 persen.
“Kita mencatat hari ini kredit untuk UMKM selama ini baru mencapai 19,4 persen. Masih ada sekitar enam persen yang belum mampu dipenuhi,” pungkasnya.
Masalah Pembiayaan
Sementara itu Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia tidak hanya terkait impor, tetapi juga masalah pembiayaan yang serius.
Menurutnya, permodalan menjadi kendala utama karena tingginya suku bunga perbankan dan persyaratan agunan yang memberatkan, sehingga banyak pelaku UMKM terpaksa menggunakan modal sendiri.
“Pada 2015, penyaluran KUR baru mencapai 15 persen, dan meskipun angka ini belum rekor, secara makro penyaluran KUR dan pembiayaan non-KUR untuk UMKM justru mengalami penurunan, terutama pada periode Oktober hingga Desember,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Khusus untuk penyaluran KUR pada tahun 2025, Nailul menilai bahwa realiasinya bukanlah rekor tertinggi, karena pada 2022 penyaluran KUR sempat mencapai angka yang lebih tinggi.
Meski begitu KUR diakui memberikan dampak positif bagi meningkatnya aktivitas ekonomi dan kredit di desa-desa dimana 72,3 persen desa di Indonesia sudah terlayani oleh KUR.
“Penyaluran KUR yang masih berat ke sektor perdagangan dan kurang ke industri menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Ini berbeda dengan sektor pertokoan yang justru tumbuh tinggi,” ujarnya.
Realisasi KUR Jauh dari Harapan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero menyebut realisasi penyaluran KUR masih jauh dari harapan dan menimbulkan sejumlah masalah bagi pelaku UMKM di lapangan.
Salah satu penyebab lambatnya penyerapan adalah ketatnya persyaratan administrasi, terutama soal agunan, meski aturan pemerintah menyatakan bahwa kredit di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan.
“Ketika administrasi dan laporan keuangan sudah beres, tapi kemudian ditanya sertifikatnya (agunan). Jadi sudah lah, bahasanya peraturan pemerintah di langit: 100 juta tanpa jaminan, tapi di lapangan tetap ditanya agunan,” ujar Edy.
Edy juga mengkritik sikap perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan kemudahan sesuai regulasi. Ia menilai percepatan penyaluran lebih dibutuhkan ketimbang sekadar bunga murah.
“Kami butuh percepatan, bukan hanya interest murah. Kalau ada interest murah alhamdulillah, tapi Himbara maunya tidak ada kendala. Kalau memang tidak bisa memberikan kemudahan sesuai aturan, ya jujur saja,” tambahnya.
Dengan segala kerumitan dalam mengakses pembiayaan di perbankan, ia mendorong bahwa para pelaku UMKM tidak bisa terus bergantung pada kelonggaran perbankan.
Ia juga meminta perbankan lebih jujur dan fleksibel terkait batasan kemampuan mereka dalam menyalurkan kredit tanpa jaminan. Ia mencontohkan, jika plafon tanpa kolateral tidak bisa diberikan penuh, bank seharusnya terbuka.
Ia juga mengingatkan bahwa kesulitan mengakses KUR membuat banyak UMKM akhirnya beralih ke lembaga fintech dan pinjaman online, yang bunganya jauh lebih tinggi.
“Kesulitan KUR membuat banyak UMKM ambil dari fintech atau pinjol. Semuanya diambil karena terdesak,” tegasnya.
