Kampung Nelayan di NTT-NTB Bisa Dongkrak Ekonomi Rp2,92 M per Tahun

Jumat, 27 Februari 2026 - 19:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, usai meninjau sejumlah lokasi KNMP di kawasan timur Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, usai meninjau sejumlah lokasi KNMP di kawasan timur Indonesia.

Jaktara – Kementerian Kelautan dan Perikanan memproyeksikan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah hingga Rp29,2 miliar per tahun.

Optimisme tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai meninjau sejumlah lokasi KNMP di kawasan timur Indonesia.

Dalam rangkaian kunjungannya, Trenggono mendatangi KNMP Kabupaten Sikka, KNMP Desa Sulamu, KNMP Kamanlaputi di Sumba Timur, KNMP Warloka di NTT, serta Pulau Bungin dan Desa Ekas Buana di NTB.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan pembangunan berjalan optimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat nelayan.

“Kalau rusak, diperbaiki. Ingatkan kepada koperasi, karena ini adalah milik saudara-saudara semua. Pemerintah membangun ini untuk kepentingan saudara-saudara,” tegas Menteri Trenggono di depan para nelayan Desa Ekas Buana, Jumat (27/2/2026).

Ia menekankan, tujuan utama pembangunan KNMP adalah memerangi kemiskinan di desa-desa pesisir. Di Lombok Timur, khususnya Desa Ekas Buana, tingkat kemiskinan tercatat masih berada di angka 13 persen.

“Kepentingan apa? Memerangi kemiskinan tadi yang 13 persen. Mestinya dua tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi yang miskin. Semuanya menjadi sejahtera,” ujarnya.

Menurut Menteri Trenggono, peningkatan produktivitas nelayan menjadi kunci. Dengan tersedianya sarana produksi dan infrastruktur pendukung, hasil tangkapan diharapkan meningkat signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat.

“Tujuannya sebenarnya agar masyarakat di Lombok Timur ini, di Ekas Buana, yang mayoritas nelayan, bisa meningkat produktivitasnya. Setelah meningkat, otomatis kesejahteraan mereka juga akan meningkat. Itulah kenapa saya datang ke sini,” katanya.

Program KNMP dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga melakukan rekayasa sosial melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koperasi, kewirausahaan, hingga sertifikasi dan standarisasi usaha.

Melalui intervensi tersebut, setiap lokasi KNMP ditargetkan mampu meningkatkan produksi perikanan hingga 800 ton per tahun, menyerap sekitar 700 tenaga kerja, baik nelayan maupun non-nelayan, serta meningkatkan nilai ekonomi kawasan hingga Rp29,2 miliar per tahun sesuai desain program.

KKP membangun sebanyak 100 KNMP di seluruh Indonesia sejak akhir tahun 2025. Salah satu yang telah rampung secara fisik adalah KNMP Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Desa Ekas Buana dipilih karena memiliki potensi perikanan besar dengan komoditas utama tongkol, cakalang, kembung, dan udang. Dari total 1.226 kepala keluarga, sebanyak 854 berprofesi sebagai nelayan, dengan 396 unit kapal aktif beroperasi.

Beragam fasilitas telah dibangun untuk menunjang aktivitas perikanan, mulai dari gudang beku portable, pabrik es, shelter pendaratan ikan, docking kapal, bengkel nelayan, balai nelayan, hingga kios pemasaran ikan dan instalasi pengolahan air limbah. Pemerintah juga menyalurkan bantuan 10 unit mesin kapal, 1.620 alat tangkap ikan, satu mobil berpendingin, serta 50 unit cool box.

Selain pembangunan fisik, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat kelembagaan pengelola melalui peningkatan kapasitas pengurus koperasi desa, pendampingan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kompetensi penyuluh perikanan.

Menteri Trenggono menegaskan, seluruh desa nelayan di NTB dan NTT berpeluang dibangun KNMP selama memenuhi kriteria sebagai desa nelayan. “Selama dia desa nelayan, kita akan bangun. Kita harus ciptakan semua potensi ekonomi yang ada di sini,” ujarnya.

Dengan penguatan rantai pasok, penerapan sistem rantai dingin, serta peningkatan daya saing produk perikanan hingga pasar regional dan global, pemerintah berharap KNMP tidak sekadar menjadi proyek infrastruktur, melainkan motor penggerak transformasi ekonomi pesisir di Indonesia timur.

Berita Terkait

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo
Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026
Baru 10 Hari Dibuka, Posko THR Kemnaker Sudah Terima 1.134 Konsultasi Pekerja
Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR
Mobil Listrik Polytron Salip Merek Global di Pasar Indonesia
Garuda Indonesia Group Siapkan 1,3 Juta Kursi Penerbangan Selama Lebaran
Selat Hormuz Memanas, Harga Bitcoin Tergelincir Lagi di Bawah US$70.000
Efek Domino Perang Iran-AS: Potensi Defisit APBN Membengkak hingga Rp204 Triliun

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:23 WIB

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:59 WIB

Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:29 WIB

Baru 10 Hari Dibuka, Posko THR Kemnaker Sudah Terima 1.134 Konsultasi Pekerja

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:18 WIB

Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR

Jumat, 13 Maret 2026 - 10:22 WIB

Mobil Listrik Polytron Salip Merek Global di Pasar Indonesia

Berita Terbaru

Bank Perekonomian Rakyat Koperindo, yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M Sangaji No.24 3, RT.3/RW.4 10130 Petojo Utara, Jakarta Pusat. Izin BPR Koperindo dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 9 Maret 2026. (Dok: LPS)

Ekonomi & Bisnis

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo

Sabtu, 14 Mar 2026 - 12:23 WIB

Ekonomi & Bisnis

Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:59 WIB

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal

Ekonomi & Bisnis

Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:18 WIB