Efek Domino Perang Iran-AS: Potensi Defisit APBN Membengkak hingga Rp204 Triliun

Kamis, 12 Maret 2026 - 10:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jaktara – Memanasnya konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berpotensi menimbulkan tekanan baru terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama melalui lonjakan harga energi global.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan berdasarkan hitungan sensitivitas APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD1 per barel selama satu tahun anggaran berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp6,80 triliun.

Dalam skenario yang sama peningkatan harga minyak sebesar USD1 per barel selama satu tahun anggaran juga akan menambah pendapatan negara dari hulu migas sekitar Rp3,50 triliun.

“Namun, peningkatan harga tersebut juga menyebabkan adanya penambahan belanja negara sekitar Rp10,30 triliun selama satu tahun anggaran,” kata dia dalam pernyataannya, Kamis (12/3/2026).

Ia mengatakan dengan asumsi ICP pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar USD70 per barel, serta jika sampai dengan akhir tahun 2026 rata-rata harga minyak (ICP) diasumsikan berada pada kisaran USD90 per barel dan USD100 per barel, maka tambahan defisit APBN 2026 selama satu tahun anggaran yang diakibatkan dari kenaikan harga minyak masing-masing adalah sekitar Rp136 triliun dan Rp204 triliun.

Selain terhadap harga minyak, APBN 2026 juga memiliki sensitivitas terhadap lifting minyak dan gas bumi. Setiap peningkatan lifting minyak sebesar 10.000 boepd selama satu tahun anggaran akan meningkatkan penerimaan negara dari usaha hulu minyak sebesar Rp1,80 triliun.

Sementara, setiap peningkatan lifting gas bumi sebesar 10.000 boepd selama satu tahun anggaran akan meningkatkan penerimaan negara dari usaha hulu gas bumi sebesar Rp1,30 triliun.

Dengan demikian, kata Komaidi, dampak fiskal yaitu defisit APBN 2026 akibat kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel akan terkompensasi jika produksi minyak nasional dapat ditingkatkan sekitar 38.000 barel per hari selama satu tahun anggaran atau jika produksi gas bumi nasional dapat ditingkatkan sebesar53.000 boepd selama satu tahun anggaran.

Jika sampai dengan akhir tahun 2026 rata-rata harga minyak (ICP) diasumsikan berada pada kisaran 90 USD per barel dan 100 USD per barel, potensi defisit APBN 2026 akan dapat terkompensasi jika terdapat tambahan produksi minyak nasional masing-masing sebesar 756.000 boepd selama satu tahun anggaran dan 1.134.000 boepd selama satu tahun anggaran.

“Peningkatan cadangan dan produksi migas nasional akan meningkatkan ketahanan energi nasional dan sekaligus dapat meminimalkan dampak tekanan fiskal jika terjadi kondisi krisis geopolitik seperti saat ini,” ungkap dia.

Berita Terkait

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo
Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026
Baru 10 Hari Dibuka, Posko THR Kemnaker Sudah Terima 1.134 Konsultasi Pekerja
Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR
Mobil Listrik Polytron Salip Merek Global di Pasar Indonesia
Garuda Indonesia Group Siapkan 1,3 Juta Kursi Penerbangan Selama Lebaran
Selat Hormuz Memanas, Harga Bitcoin Tergelincir Lagi di Bawah US$70.000
Menakar Ketahanan Energi Nasional di Tengah Perang Iran-AS
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:23 WIB

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:59 WIB

Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:29 WIB

Baru 10 Hari Dibuka, Posko THR Kemnaker Sudah Terima 1.134 Konsultasi Pekerja

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:18 WIB

Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR

Jumat, 13 Maret 2026 - 10:22 WIB

Mobil Listrik Polytron Salip Merek Global di Pasar Indonesia

Berita Terbaru

Bank Perekonomian Rakyat Koperindo, yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M Sangaji No.24 3, RT.3/RW.4 10130 Petojo Utara, Jakarta Pusat. Izin BPR Koperindo dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 9 Maret 2026. (Dok: LPS)

Ekonomi & Bisnis

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo

Sabtu, 14 Mar 2026 - 12:23 WIB

Ekonomi & Bisnis

Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:59 WIB

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal

Ekonomi & Bisnis

Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:18 WIB