Jaktara – Kinerja pengelolaan sampah nasional dalam periode 2021–2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Di saat volume timbulan sampah melonjak tajam, kemampuan sistem pengelolaan di berbagai daerah justru tampak melemah.
“Persoalan sampah nasional bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan cermin gagapnya pemerintah dalam pengelolaan sumber polusi tersebut. Bisa-bisa kita menghadapi darurat sampah, seperti yang dikhawatirkan oleh Presiden,” ujar Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji, di Jakarta, Minggu (22/2/2026).
Kondisi ini terlihat dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mencatat timbulan sampah nasional melonjak dari 28,59 juta ton pada 2021 menjadi 43,46 juta ton pada 2023.
Namun, tingkat pengelolaan justru merosot tajam dari 62,60% pada 2021 menjadi hanya di kisaran 33-34% hingga akhir 2025.
Sandy juga menyoroti anomali data timbulan sampah pada 2024 dan 2025 yang terlihat menurun. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan cermin keberhasilan, melainkan sinyal bahaya keterbatasan data.
“Penurunan angka timbulan sampah pada 2024-2025 disebabkan oleh merosotnya jumlah daerah yang melapor ke SIPSN, dari 394 kabupaten/kota pada 2023 menjadi hanya 209 daerah pada 2025. Jadi, masalah sebenarnya tidak berkurang, hanya saja banyak daerah yang berhenti melapor,” jelas Sandy
Krisis data ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Indonesia memiliki total 514 kabupaten/kota. Ketidakhadiran data tersebut menjadi indikator kuat bahwa banyak masalah sampah di daerah yang belum diungkapkan oleh pemerintah setempat.
Kondisi data yang tidak lengkap ternyata sejalan dengan operasional di lapangan yang juga semakin melemah. Ketika daerah tidak lagi melaporkan datanya, sistem pengangkutan dan pengolahan sampah secara nyata pun ikut menurun.
“Penurunan kinerja pengelolaan sampah secara nyata disebabkan oleh melemahnya dua pilar utama, yakni pengurangan sampah di hulu dan penanganan di hilir,” ungkap Sandy.
Pengurangan sampah di hulu yang sempat mencapai 5,66 juta ton pada 2022 anjlok ke kisaran 0,41 juta ton pada 2025. Di saat yang sama, penanganan sampah di hilir turun signifikan dari 18,81 juta ton pada 2022 menjadi hanya 6,60 juta ton pada 2025.
Daerah dengan Pengelolaan Sampah Terbaik Tahun 2025
Kendati demikian, di tengah potret buram pengelolaan sampah di tingkat nasional, hasil riset NEXT Indonesia Center menemukan sejumlah daerah yang mampu membuktikan bahwa sistem persampahan yang efektif bukanlah kemustahilan. Kota Bontang di Kalimantan Timur menempati posisi teratas dengan tingkat pengelolaan sampah terbaik mencapai 99,73%.
Capaian gemilang lainnya diraih oleh Kota Balikpapan (99,40%), Kota Surabaya (99,13%), Kabupaten Malang (98,97%), dan Kota Solok (98,22%). Keberhasilan daerah-daerah ini berakar pada kepastian layanan dasar, konsistensi kebijakan, dan tata kelola yang disiplin.
“Daerah-daerah terbaik ini sering kali menjalin kolaborasi strategis, seperti Kota Bontang dengan Pemerintah Jeju, Korea Selatan. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah kunci agar sampah tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang diprediksi akan mengalami overcapacity pada 2028,” jelas Sandy.
Dari wilayah Sumatra, Kota Solok di Sumatra Barat tercatat sebagai daerah dengan pengelolaan sampah terbaik. Sekitar 98,22% sampahnya berhasil dikelola.
Sedangkan di wilayah Jawa dan Bali, pengelolaan sampah terbaik diraih oleh Kota Surabaya, yang 99,13% sampahnya berhasil dikelola. Kemudian untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, catatan terbaik diperoleh Kota Ambon dengan sampah terkelolanya 78,14%.
Di Sulawesi, Kota Kendari menjadi yang terbaik dalam pengelolaan sampai, yakni mencapai 96,02% dari total timbulan sampah. “Wilayah Papua tidak dapat dihitung, karena sebagian besar tidak menyampaikan data ke SIPSN,” ungkap Sandy.
Daerah dengan Pengelolaan Sampah Terburuk Tahun 2025
Kontras dengan kelompok terbaik, banyak daerah di Indonesia justru mencatatkan kinerja pengelolaan sampah yang nyaris nol, yang menandakan kegagalan penyediaan layanan dasar.
Kabupaten Tulang Bawang (Lampung), Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan) semuanya mencatatkan angka pengelolaan terendah, yakni hanya sebesar 0,01% dari total timbulan sampah yang terkelola.
Sandy menjelaskan bahwa masalah utama di daerah-daerah ini bukanlah jenis sampahnya, melainkan absennya sistem. “Komposisi sampah di daerah terburuk serupa dengan daerah terbaik, didominasi sisa makanan (organik) dan plastik.
Namun, tanpa sistem pengumpulan dan pemilahan, sampah organik justru menjadi sumber emisi dan pencemar lingkungan karena cenderung dibakar atau dibuang sembarangan,” tambahnya.
Di sisi lain, kondisi di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, dinilai jauh lebih memprihatinkan karena minimnya data yang tercatat. Ketidakhadiran data ini merupakan indikator gagalnya tata kelola daerah dalam mengungkap kondisi riil di lapangan.
Urgensi Perbaikan Data dan Konsistensi Layanan
Oleh karena itu, Sandy menekankan bahwa prioritas perbaikan pengelolaan sampah harus dimulai dari penguatan data dan layanan dasar.
“Daur ulang bisa jadi kekuatan ekonomi baru, tapi jika fondasinya kokoh dan datanya jujur serta konsisten. Kita harus memastikan sampah masuk ke sistem, memperkuat armada pengangkutan, menghidupkan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), dan membuka jalur pasar untuk bahan baku daur ulang,” pungkas Sandy.
Menurutnya, tanpa langkah kongkret tersebut, Indonesia hanya akan terus memindahkan masalah sampah dari satu tempat ke tempat lain, sementara krisis lingkungan terus mengancam keberlanjutan masa depan.
