Program MBG Jadi Penyebab Belanja Awal Tahun Membengkak

Senin, 6 April 2026 - 14:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Dok: Humas BGN)

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Dok: Humas BGN)

Jaktara – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bukan-bukaan penyebab anggaran belanja negara yang membengkak pada kuartal I-2026. Hingga tiga bulan pertama, belanja negara terealisasi sebesar Rp815 triliun, atau naik 31,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Purbaya mengatakan, realisasi belanja negara pada periode Januari-Maret 2026 sebenarnya hampir merata ke seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L). Namun, terdapat satu lembaga atau badan yang kebutuhan anggarannya cukup besar untuk pemenuhan makan bergizi gratis (MBG).

Pada tahun ini, BGN diketahui mendapatkan kucuran dana sebesar Rp268 triliun. Sebanyak 93% dari total alokasi Rp268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program MBG.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tapi yang menonjol ya BGN (Badan Gizi Nasional), karena memang angkanya besar,” kata Purbaya di Kemenko Perekonomian, Jakarta (6/4/2026).

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini mengatakan percepatan belanja pada awal tahun ini memang sengaja didorong oleh pemerintah. Pasalnya, Purbaya tak ingin percepatan belanja justru terjadi pada akhir tahun.

“Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, menumpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal,” ungkap dia.

Percepatan belanja ini diakui berdampak terhadap defisit APBN. Sampai dengan Maret, APBN tercatat defisit hingga Rp240,1 triliun. Defisit ini terjadi lantaran pendapatan negara tidak sebanding dengan belanja dikeluarkan pemerintah.

“Jadi, defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita,” ungkap dia.

Ke depannya, Purbaya juga akan memantau belanja-belanja dilakukan oleh masing-masing K/L. Ia bahkan akan menutup pos-pos belanja yang dianggap tidak efisien atau terjadi pemborosan.

“Jadi, saya akan lihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran, kan pasti ada itu, nanti kita kasih peringatan ke Kementerian Lembaga terkait. Dan kalau akan diteruskan, kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini enggak akan saya bayar,” pungkas dia.

Berita Terkait

Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 400 Ribu Orang pada Mei 2026
Tingkat Pengangguran di Mei Turun Jadi 7,22 Juta Orang
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Capai 5,29 Persen
Miris, 0,12% Rekening Kaya Kuasai 70% Total Simpanan Bank di Indonesia
Pemerintah Bongkar Dugaan Mafia Beras, Kerugian Negara Tembus Rp71 T
KKP Dukung Pemanfaatan Ruang Laut untuk Lindungi Mangrove & Populasi Kerang Dara di Belitung
Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur Bank Indonesia
Bandara Husein Sastranegara Kantongi Sertifikat Layani Pesawat Jet Sekelas Boeing 737-800

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 12:46 WIB

Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 400 Ribu Orang pada Mei 2026

Rabu, 5 Agustus 2026 - 12:38 WIB

Tingkat Pengangguran di Mei Turun Jadi 7,22 Juta Orang

Rabu, 5 Agustus 2026 - 12:00 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Capai 5,29 Persen

Senin, 3 Agustus 2026 - 19:05 WIB

Miris, 0,12% Rekening Kaya Kuasai 70% Total Simpanan Bank di Indonesia

Senin, 3 Agustus 2026 - 18:09 WIB

Pemerintah Bongkar Dugaan Mafia Beras, Kerugian Negara Tembus Rp71 T

Berita Terbaru

Ekonomi & Bisnis

Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 400 Ribu Orang pada Mei 2026

Rabu, 5 Agu 2026 - 12:46 WIB

Ekonomi & Bisnis

Tingkat Pengangguran di Mei Turun Jadi 7,22 Juta Orang

Rabu, 5 Agu 2026 - 12:38 WIB

Ekonomi & Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Capai 5,29 Persen

Rabu, 5 Agu 2026 - 12:00 WIB