Indonesia Resmi Dapat Tarif 0% dari AS untuk Produk CPO hingga Tekstil 

Jumat, 20 Februari 2026 - 10:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penandatanganan dokumen Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance. (Dok:Kemenko Perekonomian)

Penandatanganan dokumen Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance. (Dok:Kemenko Perekonomian)

Jaktara – Pemerintah Indonesia mengumumkan kesepakatan penting dengan Amerika Serikat terkait penghapusan tarif bea masuk untuk beberapa produk. Kebijakan ini diyakini akan memperkuat daya saing ekspor nasional sekaligus menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan berbagai komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang akan dikenakan tarif 0 persen saat masuk ke pasar Amerika Serikat.

Sementara khusus untuk produk tekstil dan apparel, Amerika Serikat juga memberikan tarif 0 persen melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ). Skema ini memungkinkan produk tekstil Indonesia masuk tanpa bea masuk hingga kuota tertentu.

“Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat,” jelas Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (20/2/2026).

Sebagai bagian dari prinsip timbal balik, Indonesia juga berkomitmen memberikan tarif 0 persen untuk sejumlah produk asal Amerika Serikat, terutama komoditas pertanian seperti kedelai (soybean) dan gandum (wheat).

Dengan kebijakan ini, bahan baku untuk produk seperti mi, tahu, dan tempe yang berasal dari impor Amerika Serikat tidak akan dikenakan beban tambahan. Pemerintah menegaskan langkah ini akan menjaga harga tetap stabil bagi konsumen Indonesia.

“Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita import dari Amerika Serikat,” kata dia.

Di tingkat global, kedua negara juga sepakat, sesuai posisi di forum World Trade Organization, untuk tidak mengenakan bea masuk atas transaksi elektronik (electronic transmissions).

Komitmen ini sejalan dengan dorongan moratorium dalam Ministerial Conference WTO dan berlaku tidak hanya untuk Amerika Serikat, tetapi juga untuk mitra seperti negara-negara Eropa.

 

Penulis : Tasya

Editor : Dwi Rizky

Berita Terkait

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo
Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026
Baru 10 Hari Dibuka, Posko THR Kemnaker Sudah Terima 1.134 Konsultasi Pekerja
Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR
Mobil Listrik Polytron Salip Merek Global di Pasar Indonesia
Prabowo Bahas Dampak Konflik Timur Tengah & Strategi Ekonomi Nasional Bersama DEN
Dokter Anak Ingatkan Bahaya AI dan Konten Digital bagi Anak
Tujuh Kementerian Sepakati Pedoman Penggunaan AI di Pendidikan

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:23 WIB

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:59 WIB

Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:29 WIB

Baru 10 Hari Dibuka, Posko THR Kemnaker Sudah Terima 1.134 Konsultasi Pekerja

Sabtu, 14 Maret 2026 - 09:18 WIB

Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR

Jumat, 13 Maret 2026 - 10:22 WIB

Mobil Listrik Polytron Salip Merek Global di Pasar Indonesia

Berita Terbaru

Bank Perekonomian Rakyat Koperindo, yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M Sangaji No.24 3, RT.3/RW.4 10130 Petojo Utara, Jakarta Pusat. Izin BPR Koperindo dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 9 Maret 2026. (Dok: LPS)

Ekonomi & Bisnis

LPS Bayarkan Rp14,19 Miliar Dana Nasabah PT BPR Koperindo

Sabtu, 14 Mar 2026 - 12:23 WIB

Ekonomi & Bisnis

Wuling Siapkan Posko Mudik hingga Bengkel 24 Jam Selama Lebaran 2026

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:59 WIB

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal

Ekonomi & Bisnis

Lebih Dari 25 Ribu Buruh Tidak Mendapatkan THR

Sabtu, 14 Mar 2026 - 09:18 WIB